Page 217 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan

peraturan perundang-undangan yang lama.
83
b. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan

dan telah berlaku gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:

Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pertanyaan 206
Apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat mencabut peraturan

perundang-undangan lainnya yang setingkat atau lebih rendah tingkatannya?

Jawaban:
a. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan

84
perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

83 Ibid, butir 143 Lampiran II.

84 Ibid, butir 223 Lampiran II.

217