Page 212 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 212

paling  lambat  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  Peraturan  Pemerintah  ini

                         diundangkan.


                         Contoh C:
                         Perusahaan  atau  Perusahaan  Kawasan  Industri  yang  telah  mengajukan

                         permohonan  perizinan  berupa  Izin  Prinsip,  IUKI,  dan/atau  Izin  Perluasan

                         Kawasan  Industri  dan  masih  dalam  proses  harus  menyesuaikan  dengan
                         ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.


                         Contoh D:

                         Semua  permohonan  izin  atau  pemberitahuan  yang  telah  diterima  oleh

                         Pejabat Polri yang Berwenang dan belum diterbitkan Surat lzin atau STTP,
                         diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum

                         Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.


                     2.  Contoh ketentuan peralihan mengenai persetujuan:
                         Izin  atau  “persetujuan”  yang  telah  diberikan  kepada  Perusahaan

                         Perasuransian  berkenaan  dengan  kelembagaan  dan  penyelenggaraan

                         Usaha  Perasuransian  pada  saat  diundangkannya  Undang-Undang  ini,
                         dinyatakan masih tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.


                     3.  Contoh ketentuan peralihan mengenai pendaftaran

                         Contoh A:
                                                             Pasal 30

                         Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

                         a.  nomor pendaftaran obat hewan, pakan, alat dan mesin peternakan dan
                              kesehatan  hewan,  pangan  asal  hewan,  dan  usaha  pemotongan

                              dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sampai  habis  masa  berlakunya  untuk

                              selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
                              dan

                         b.  permohonan  untuk  memperoleh  nomor  pendaftaran  sebagaimana
                              dimaksud  dalam  huruf  a  yang  diajukan  dan  sedang  dalam  proses

                              diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang
                              peternakan dan kesehatan hewan.


                                                                                                      212
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217