Page 209 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 209

a.  untuk undang-undang pidana khusus di luar kodifikasi, norma larangan atau

                          norma perintah digabung dengan ancaman pidana dalam satu rumusan.
                         Contoh rumusan:

                                                             Pasal 8
                         Setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  memaksa  orang  lain

                         menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

                         penyalahgunaan  kekuasaan,  penyesatan,  penipuan,  membuat  atau
                         memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi

                         reproduksinya  untuk  sementara  waktu,  dipidana  karena  pemaksaan
                         kontrasepsi,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau

                         pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


                         Catatan contoh di atas:

                         -       contoh di atas termasuk tindak pidana khusus yaitu UU Nomor 12
                                 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

                         -       menggunakan  frase  dan/atau  berbeda  dengan  yang  dinormakan
                                 secara umum yaitu dengan kata “atau”

                         -       penjatuhan  pidana  penjara  dan  pidana  denda  tidak  menggunakan

                                 kategorisasi  dan  penjatuhan  pidana  penjara  yang  ditentukan  oleh
                                 KUHP Baru

                               memenuhi ketentuan Pasal 187 dan penjelasan 187 KUHP Baru.


                     b.  untuk  undang-undang  administrasi  yang  memuat  sanksi  pidana,  norma
                         larangan atau norma perintah dapat diatur dalam materi pokok, sedangkan

                         bab  mengenai materi  ketentuan  pidana  dapat  mengatur  norma  larangan

                         atau norma perintah yang dirumuskan ulang secara lengkap unsur tindak
                         pidananya serta ancaman pidananya.



                         Contoh rumusan:
                                                            Pasal 119

                         Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa pun.


                                                            Pasal 431




                                                                                                      209
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214