Page 204 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

khusus?

Jawaban:

Undang-undang pidana khusus terdiri dari dua macam yakni:
1. Undang-Undang tindak pidana khusus di luar kodifikasi, antara lain,

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Undang-Undang tentang Terorisme.
Dalam kategori ini, materi pokok dari Undang-Undang yang bersangkutan

seluruhnya mengatur tentang materi tindak pidana.
2. Undang-Undang administrasi yang memuat ketentuan pidana, antara lain,

Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang

tentang Keimigrasian.
Dalam kategori ini, Pasal 2 sampai dengan sebelum bab ketentuan pidana

mengatur tentang materi pokok, sedangkan materi ketentuan pidana diatur
dalam bab tersendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 KUHP Baru menyatakan bahwa:

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi

perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain,
kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.

Penjelasan pasal 187:

Frasa "menurut Undang-Undang dalam ketentuan ini hanya terkait dengan
Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut

sifatnya adalah:

a. dampak viktimisasi (Korbannya) besar;
b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized Cimed);

c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

d. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;
e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki

kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan
Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);

f. didukung oleh berbagai konvensi intemasional baik yang sudah diratifikasi
maupun yang belum; dan

204