Page 210 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 210

Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa

                         pun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  119  dipidana  dengan  pidana
                         penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak

                         Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).


                         Catatan dari kedua contoh di atas adalah:

                         -       di atas adalah contoh yang diambil dari Undang-Undang Kesehatan;
                         -       terdapat pasal yang bersifat larangan

                         -       terdapat  ketentuan  pidana  yang  mengatur  penjatuhan  pidana
                                 terhadap dilanggarnya larangan pada pasal yang bersifat larangan;

                           penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan

                               dalam KUHP Baru dengan menggunakan kata “atau” (alternatif).


               III.D.  KETENTUAN PERALIHAN
               Pertanyaan 201

               Apakah muatan dari ketentuan peralihan?


                     Jawaban:

                     a.  Ketentuan  peralihan  memuat  penyesuaian  pengaturan  “tindakan  hukum”,
                         “hubungan  hukum”  atau  “akibat  hukum”  yang  sudah  ada  berdasarkan

                         peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-
                         undangan yang baru.

                     b.  Penyesuaian  tersebut  dapat  memuat  “penyimpangan  sementara”,  yang
                         dapat berupa “penundaan sementara”, dan “pemberlakuan surut”.



               Pertanyaan 202
               Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan dalam suatu Peraturan

               Perundang-undangan?


                     Jawaban:
                     Tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan untuk:

                     a.  menghindari terjadinya kekosongan hukum;

                     b.  menjamin kepastian hukum;




                                                                                                      210
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215