Page 229 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan

perundang-undangan. Selain itu, dalam penjelasan umum juga dicantumkan
materi-materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertanyaan 222

Apakah rumusan penjelasan suatu undang-undang dapat menjadi norma dalam
batang tubuh peraturan pelaksanaannya?

Jawaban:
Penjelasan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan norma pada
peraturan pelaksanaan. Penyusunan norma pada peraturan pelaksanaan dapat
dilakukan dengan mengutip secara utuh sehingga menjadi definisi atau mengutip
sebagian dengan penyesuaian materi muatan dari peraturan pelaksanaannya
sehingga menjadi batasan pengertian.

Contoh 1:

Penjelasan Pasal 34 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi
Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 69 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan:
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa
yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada
masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

Penjelasan ini menjadi definisi pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 1 angka 1 Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik
Veteriner, dengan rumusan sebagai berikut:
Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan
kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka
praktik kedokteran hewan.

Contoh 2:
Penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3

229