Page 228 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

pada Artikel 4 ICCPR dan dikuatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat
melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia

dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Pertanyaan 220

Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan penjelasan pasal demi

pasal?

Jawaban:

Dalam butir 186 Lampiran II UU P3 disebutkan rumusan penjelasan pasal demi
pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang

ada dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang

tubuh;

d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah
dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau

e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Pertanyaan 221
Bagaimana teknik menyusun penjelasan umum jika konsiderans dalam peraturan

perundang-undangan hanya memuat 1 (satu) uraian mengenai pertimbangan untuk

melaksanakan ketentuan pasal (pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan
yang mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut?

Jawaban:
Bagi peraturan perundang-undangan yang dalam konsideransnya hanya

memuat 1 (satu) uraian pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal
(pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan,

misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan
menteri/lembaga, dalam penjelasan umum tetap diuraikan/dijabarkan mengenai

228