Page 230 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 230
Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak,
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen
hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penjelasan ini menjadi batasan pengertian pada Pasal 1 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaannya, dengan rumusan sebagai berikut:
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut
Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan
fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak,
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen
hukum lainnya.
Pertanyaan 223
Apakah setiap peraturan perundang-undangan perlu ada penjelasan?
Jawaban:
Tidak setiap peraturan perundang-undangan perlu penjelasan.
Undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah
kabupaten/kota diberi penjelasan, sedangkan peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang (selain peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah
kabupaten/kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
89
Pertanyaan 224
Bagaimana cara penulisan pasal yang tidak memerlukan penjelasan?
Jawaban:
Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas
yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.
Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa
pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
89 Ibid, Butir 174 dan butir 175
230
