Page 235 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

terhadap salah satu bagian dari lampiran tersebut?

Jawaban:

UU P3 tidak memberikan panduan perumusan lampiran dalam suatu norma
namun lazimnya perumusan lampiran ditulis tanpa menyebutkan nama

bagiannya. Akan tetapi untuk kejelasan makna dan mempermudah pemahaman,

sesuai dengan asas kejelasan rumusan, pada rumusan norma dalam batang
tubuh dapat disebutkan secara spesifik bagian yang diacu dari lampiran tersebut.

B. HAL-HAL KHUSUS

I. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pertanyaan 230

Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian kewenangan
mengatur?

Jawaban:

Berdasarkan butir 200 Lampiran II UU P3, pendelegasian kewenangan mengatur

harus menyebut dengan tegas:
a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan

b. jenis peraturan perundang-undangan.
Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keterangan:

ruang lingkup materi muatan yang diatur penyelenggaraan Kepalangmerahan
jenis peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Pertanyaan 231
Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan

perundang-undangan yang setingkat?

Jawaban:

235