Page 238 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 238
Jawaban:
Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi muatan
yang didelegasikan dapat diatur dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari
peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, dirumuskan dengan
menggunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang- undangan) … tentang
98
Peraturan Pelaksanaan ...”
Contoh:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.
b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (hanya satu-satunya Peraturan
Presiden pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan ada juga
Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari UU P3).
Pertanyaan 235
Dalam hal telah terdapat peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang yang merupakan satu-satunya peraturan pemerintah pendelegasian
dari undang-undang, dapatkah dibentuk peraturan pemerintah lainnya yang terpisah
yang juga merupakan pelaksanaan materi muatan dari undang-undang tersebut?
Jawaban:
Dalam hal terdapat materi muatan lain dari undang-undang yang perlu diatur
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, materi muatan tersebut seharusnya
menjadi materi muatan tambahan/perubahan terhadap peraturan pemerintah
tentang pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pertanyaan 236
Apa perbedaan penggunaan istilah “diatur dalam” atau istilah “diatur dengan” dalam
frasa pendelegasian kewenangan mengatur?
Jawaban:
98 Ibid, butir 206 Lampiran II.
238
