Page 243 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pertanyaan 240

Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat memuat lebih
dari 2 (dua) pasal ?

Jawaban:
Pada dasarnya peraturan pencabutan tersebut memuat 2 (dua) pasal yang

ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan

Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan

Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan. 100

Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum sebagai akibat dilakukannya

pencabutan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu diatur suatu
norma yang memuat mengenai alasan hukum/konsekuensi hukum akibat dari

pencabutan tersebut. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan
tentang pencabutan dapat dimuat lebih dari 2 (dua) pasal.

Contoh Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem

Keuangan. Undang-Undang ini terdiri atas 3 (tiga) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

100 Ibid, butir 227.

243