Page 241 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 241

Dalam  hal  suatu  penyidikan  tidak  memerlukan  keahlian  yang  bersifat
                     spesifik/khusus maka penyidikan cukup dilakukan oleh penyidik umum sesuai

                     dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, tidak
                     perlu dirumuskan ketentuan penyidikan dalam undang-undang.



               III. PENCABUTAN
               Pertanyaan 239

               Bagaimana cara merumuskan pencabutan suatu peraturan perundang-undangan?


                     Jawaban:

                     Pencabutan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan  dengan
                     cara:

                     1)  Pencabutan seluruh materi ketentuan peraturan perundang-undangan.
                         Pencabutan keseluruhan materi dapat dilakukan dengan:

                         a.  membentuk peraturan perundang-undangan  tentang pencabutan; atau
                              Contoh:

                              -    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan

                                   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
                                   Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

                              -    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK 010/2018 tentang
                                   Pencabutan  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  Pengaturan

                                   Kewenangannya  Beralih  dari  Kementerian  Keunagan  kepada
                                   Otoritas Jasa Keuangan.

                              -    Peraturan  Menteri  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial

                                   Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan
                                   badan penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan Nomor 1 Tahun

                                   2018  tentang  Penilaian  kegawatdaruratan  dan  Prosedur

                                   Penggantian biaya Pelayanan Gawat Darurat.
                         b.  dimuat  dalam  ketentuan  penutup  peraturan  perundang-undangan

                              pengganti.
                              Contoh 1:

                                                              Pasal   130



                                                                                                      241
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246