Page 241 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 241
Dalam hal suatu penyidikan tidak memerlukan keahlian yang bersifat
spesifik/khusus maka penyidikan cukup dilakukan oleh penyidik umum sesuai
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, tidak
perlu dirumuskan ketentuan penyidikan dalam undang-undang.
III. PENCABUTAN
Pertanyaan 239
Bagaimana cara merumuskan pencabutan suatu peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Pencabutan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan
cara:
1) Pencabutan seluruh materi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan keseluruhan materi dapat dilakukan dengan:
a. membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencabutan; atau
Contoh:
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK 010/2018 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan yang Pengaturan
Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keunagan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan
badan penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penilaian kegawatdaruratan dan Prosedur
Penggantian biaya Pelayanan Gawat Darurat.
b. dimuat dalam ketentuan penutup peraturan perundang-undangan
pengganti.
Contoh 1:
Pasal 130
241