Page 240 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 240
Suatu peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai pelaksanaan
dari 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan baik yang setingkat
maupun lebih tinggi.
Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
yang melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
II. PENYIDIKAN
Pertanyaan 238
Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah
provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota harus selalu didahului dengan
ketentuan penyidikan?
Jawaban:
Setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah
provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota tidak harus selalu didahului
dengan ketentuan penyidikan. Pada dasarnya ketentuan penyidikan memuat
pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
99
Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan ketentuan penyidikan adalah:
1. apakah memang diperlukan adanya pemberian kewenangan penyidikan
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain penyidik umum?
2. apakah penyidikan atas pelanggaraan terhadap ketentuan undang-undang,
tidak cukup/tidak bisa dilakukan oleh penyidik umum?
99 Ibid, butir 218 Lampiran II.
240
