Page 237 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pada dasarnya pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan

perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal,
96
sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

Pertanyaan 233

Kewenangan apa yang dapat didelegasikan secara langsung kepada direktur
jenderal atau pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Kewenangan yang dapat langsung didelegasikan kepada direktur jenderal atau

pejabat yang setingkat adalah kewenangan selain yang bersifat pengaturan.
Pendelegasian kewenangan selain yang bersifat pengaturan hanya dapat

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah
97
dari undang-undang.

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014:

“Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengundangan Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi

yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan

membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan

tersebut.”

Pertanyaan 234

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam satu jenis
peraturan pelaksanaan?

96 Ibid, butir 213 Lampiran II.
97 Ibid, butir 214 Lampiran II.

237