Page 242 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 242

Pada    saat    Undang-Undang    ini  mulai    berlaku,      Undang-Undang

                              Nomor 13  Tahun    2008   tentang    Penyelenggaraan   lbadah     Haji
                              Lembaran Negara  Republik   Indonesia   Tahun 2008    Nomor  60,

                              Tambahan Lembaran   Negara  Republik  Indonesia   Nomor  4845)
                              sebagaimana telah  diubah   dengan   Undang-Undang  Nomor 34 Tahun

                              2009  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-

                              Undang  Nomor 2 Tahun    2009   tentang    Perubahan   atas   Undang-
                              Undang  Nomor 13 Tahun   2008   tentang Penyelenggaraan   Ibadah

                              Haji  menjadi Undang-Undang   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                              Tahun    2009   Nomor 42,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik

                              Indonesia  Nomor 5036), dicabut   dan  dinyatakan  tidak  berlaku.


                              Contoh 2:

                                                                Pasal 5


                              Pada saat   Peraturan Menteri ini  mulai   berlaku,  Peraturan  Menteri
                              Hukum    dan   Hak   Asasi   Manusia  Nomor 2  Tahun    2013   tentang

                              Standardisasi    Pengelolaan   Teknis    Dokumentasi    dan    Informasi

                              Hukum   (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun   2013  Nomor 218),
                              dicabut  dan  dinyatakan tidak  berlaku.


                     2)  Pencabutan sebagian materi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

                         Pencabutan sebagian materi peraturan perundang-undangan dicantumkan
                         pada ketentuan penutup.

                         Contoh:

                                                             Pasal 7


                         Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis

                         Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan
                         Geofisika  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14

                         Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
                         Berlaku  pada  Departemen  Perhubungan  (Lembaran  Negara  Republik

                         Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
                         Indonesia  Nomor  3940)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan


                                                                                                      242
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247