Page 239 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 239

Perbedaan penggunaan istilah “dalam” atau istilah “dengan” diatur dalam butir

                     201 dan butir 205 Lampiran II UU P3.

                      .  Jika  materi  muatan  yang  didelegasikan  sebagaian  sudah  diatur  pokok-

                         pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan
                         tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-

                         undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke

                         peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan
                         kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan …

                         Contoh:
                         UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

                         Pasal 24
                         1.  …

                         2.  Ketentuan  mengenai  standar  Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana

                              dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
                     a.  Jika  terdapat  beberapa  materi  muatan  yang  didelegasikan  dan  materi

                         muatan  tersebut  tercantum  dalam  beberapa  pasal  atau  ayat  tetapi  akan
                         didelegasikan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  gunakan

                         kalitam “Ketentuan mengenai … diatur dalam …”

                         Contoh:

                         UNDANG-UNDANG  NOMOR  21  TAHUN  2023  TENTANG  PERUBAHAN

                         ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA
                         NEGARA


                         Pasal 16A

                         (6)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kriteria  dan  tahapan  evaluasi,  hak,

                              kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara

                              diatur dalam Peraturan Pemerintah.


               Pertanyaan 237

               Dapatkah  suatu  peraturan  perundang-undangan  ditetapkan  sebagai  pelaksanaan
               atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?


                     Jawaban:



                                                                                                      239
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244