Page 236 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat

mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan
94
perundang-undangan yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan

perundang-undangan yang setingkat terbatas pada:

a. undang-undang kepada undang-undang yang lain;
b. dari peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah provinsi yang lain;

atau
c. dari peraturan daerah kabupaten/kota kepada peraturan daerah

kabupaten/kota yang lain.
95

Selain itu perlu diperhatikan pendelegasian ke peraturan perundang-undangan

yang setingkat pada butir 199 tersebut hanya dapat dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang yang sama.

Contoh pendelegasian kewenangan undang-undang kepada undang-undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman memerintahkan pengaturan mengenai rumah susun diatur dengan
undang-undang.

Pasal 46

Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan Undang-Undang

Pertanyaan 232

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kewenangan
mengatur ke peraturan direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang

setingkat?

Jawaban:

94 Ibid, butir 198 Lampiran II.
95 Ibid, butir 199 Lampiran II.

236