Page 189 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara,

yaitu alat kekuasaan (Machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtlijke),
digunakan oleh Pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan

(reactive op niet-naleving).
Dengan kata lain sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap

pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat

administratif.

Pertanyaan 188
Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam peraturan perundang-

undangan?

Jawaban:

Bentuk sanksi administratif, antara lain:
a. Peringatan/teguran lisan

Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada umumnya
merupakan tahap awal sebelum pemberian sanksi administratif yang lebih

berat. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

b. Peringatan/teguran tertulis
Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu peringatan/teguran

tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanksi administratif
peringatan/teguran tertulis:

1. perintah yang jelas;
2. apa yang harus dilakukan;

3. ketentuan mana yang dilanggar; dan

4. pihak (addressat) yang diberikan perintah harus jelas.
Pemberian sanksi ini juga dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

c. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional (bestuurdwang/politie

dwang)
Merupakan tindakan langsung yang nyata (feitelijke handelingen) dari

pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pejabat administrasi negara melakukan tindakan paksa
berasal dari kewenangan pejabat administrasi negara sebagai executive

189