Page 186 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Selain itu, perlu dihindari pengaturan ruang lingkup yang berisi daftar urutan bab

materi pokok yang diatur seperti halnya daftar isi.

III.B. MATERI POKOK YANG DIATUR
Pertanyaan 182

Di mana letak materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung:

1. setelah bab ketentuan umum sampai dengan sebelum bab ketentuan:
. pidana (jika ada); atau
a. peralihan (jika ada dan jika ketentuan pidana tidak ada); atau
b. penutup (jika bab ketentuan pidana dan bab ketentuan peralihan tidak
ada); dan
2. jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan
setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum sampai dengan
sebelum pasal atau beberapa pasal yang mengatur mengenai pengaturan:
. pidana (jika ada); atau
a. peralihan (jika ada dan jika pengaturan pidana tidak ada); atau
b. penutup (jika pengaturan pidana dan peralihan tidak ada).

Pertanyaan 183

Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan?

Jawaban:
Pembagian materi pokok diurutkan dengan sistematika umum-khusus dengan
merumuskan pengaturan yang bersifat umum dahulu dilanjutkan dengan
pengaturan yang lebih khusus.

Jika dalam peraturan perundang-undangan ada pengelompokkan buku, bab,
bagian, dan/atau paragraf, pembagian materi pokok ke dalam buku, bab, bagian,
atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian terdiri
atas pasal atau pasal-pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki
keterkaitan satu sama lain.

Contoh:

. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti
pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

186