Page 180 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pada dasarnya urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum

mengikuti ketentuan sebagai berikut.
78
a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu

dari yang berlingkup khusus;
b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur

ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya
diletakkan berdekatan secara berurutan.

Urutan penempatan nama jabatan atau nama instansi Pemerintah dalam

ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang

tertinggi ke yang terendah. Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan
Lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan

dibawah nama jabatan atau instansi Pemerintah.
79

Pertanyaan 173
Apakah definisi dalam ketentuan umum dari suatu undang-undang harus dimuat

kembali dalam peraturan pelaksanaannya?

Jawaban:

Definisi dalam ketentuan umum dari suatu undang-undang dapat dimuat kembali
dalam peraturan pelaksanaan dalam hal terdapat pengaturan mengenai definisi

tersebut dalam ketentuan umum peraturan pelaksanaan.

Pertanyaan 174

Apakah batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan dapat
dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Jawaban:

78 Ibid, butir 109 Lampiran.
79 Ibid, butir 109a Lampiran.

180