Page 216 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Akibat dua peristiwa itu ketegangan dalam tubuh PB PGRI kembali muncul karena ada upaya dari AD dan sebagian lagi tetap bekerja di Departemen Dalam Negeri. Ketika pemerintahan berganti
beberapa kekuatan politik untuk menarik atau menguasai organisasi guru itu. Bagi para pengurus PB dengan Pemerintahan Orde Baru ke-27 orang itu direhabilitasi nama baiknya dan dikembalikan lagi ke
PGRI semakin terbuka siapa yang memihak PKI. Lahirnya PGRI Nonvaksentral di bawah kepengurusan Departemen P & K.
Soebandri–Moejono–Ichwani semakin memperjelas perpecahan. PGRI Nonvaksentral sangat aktif
melakukan propaganda dan penyusupan, terutama terhadap aparatur pendidikan, khususnya di Pada awal Oktober 1965 terjadi aksi penculikan oleh kelompok bersenjata terhadap beberapa perwira
lingkungan Departemen PP&K. Dengan meminjam kata Dr. Umasih, pada masa itu muncul apa yang Tinggi TNI AD di Jakarta dan dua orang perwira menengah di Yogyakarta. Peristiwa itu kemudian
disebut “Guru Nasionalis” dan “Guru Manipolis” yang saling bertentangan. 12 dikenal dengan sebutan Peristiwa Gestapu atau G-30-s PKI. Pasca peristiwa itu terjadi pergeseran
kekuasaan di pucuk pemerintahan Indonesia. Kekuatan yang anti PKI/Komunis mulai mengambil alih
Pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional, Dr. Busono Wiwoho menyarankan kepada Menteri kekuasaan, terutama sejak terbitnya Supersemar (11 Maret 1966). Dalam rangka memenuhi tuntutan
Prijono agar Panca Wardhana diisi dengan moral Pancacinta. Seperti telah disinggung di atas, rakyat (Tritura), beberapa kali Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet. Sampai dengan Kabinet
Pancacinta merupakan gagasan PKI yang isinya 1) cinta nusa dan bangsa, 2) cinta Ilmu Pengetahuan, Dwikora II nama Dr. Prijono masih tetap pada posisinya sebagai Menteri P&K, namun aksi-aksi Tritura
3) cinta kerja dan rakyat yang bekerja, 4) cinta perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa, (Tiga Tuntutan Rakyat) yang semakin sering turun ke jalan sejak 10 Januari 1966 menuntut Prijono
dan 5) cinta orangtua. selaku Menko P&K dan Menteri PD dan K Sumardjo turun dari jabatannya. Sumardjo dinilai sebagai
orang atheis, sedangkan Prijono dinilai kebijakannya sering merugikan dan menimbulkan kemarahan
Pidato Dr. Busono Wiwoho yang menjelaskan Panca Wardhana yang diisi moral Pancacinta menimbulkan kaum muslimin, antara lain mendukung agar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dibubarkan seperti
pertentangan dan kegelisahan di kalangan para pendidik. Demikian pula penjelasan Menteri PP&K yang diusulkan oleh Dipa Nusantara Aidit Ketua CC PKI. 13
Prijono tentang Panca Wardhana-Pancacinta yang disampaikan pada rapat dinas tanggal 23 Juli 1964 di
lingkungan Kementrian PP&K semakin memperuncing polemik tentang sistem pendidikan. Pembantu Seperti diungkapkan Sulastomo, Ketua Umum PB HMI saat itu, yang dituangkan dalam tulisan Hari-
Menteri Tartib Prawirodiharjo meninggalkan rapat. Tindakan itu dinilai oleh sebagian pihak sebagai hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru (2008), HMI menggelar aksi unjuk rasa, yang salah
satu pengkhianatan terhadap Menteri Prijono. Sebagai balasan Menteri Prijono melakukan perombakan satu tuntutannya mendesak Soekarno mencopot Prijono dari jabatan menteri. Bung Karno menolak
struktur organisasi kementeriannya, antara lain jumlah pembantu menteri atau eselon I yang semula pembubaran HMI, tetapi juga tidak mengganti Prijono. 14
berjumlah tiga orang disederhanakan menjadi dua orang. Tindakan Prijono ini bertolak dari Keputusan Menjelang akhir kabinet ini pada 16 Maret 1966 ia diculik oleh para aktivis yang tergabung dalam
Presiden No. 187/1964 tanggal 4 Agustus 1964, yang menurut beberapa pihak diambil atas usul Menteri Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Lasykar Arief Rachman Hakim dan dibawa ke
PP&K Dr. Prijono. Tindakan Prijono berdampak besar pada para pegawai Kementrian PP&K. Banyak markas Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Sementara Prijono yang dituduh terlibat dengan
pegawai yang merasa tidak punya kepastian lagi dengan kariernya.
kekuatan G-30-S PKI meninggal pada 6 Maret 1969 dengan meninggalkan seorang anak bernama
Dalam situasi seperti itu 27 orang pegawai (pada awalnya 28 orang, namun 1 orang mengundurkan Lembu Amiluhur Prijono.
diri) mengirim surat kepada Menteri Prijono dengan maksud menjernihkan suasana. Namun Prijono
memberhentikan ke-27 pegawai itu dengan alasan “atas permintaan sendiri”. Tindakan Prijono
mengundang kegaduhan. Beberapa ormas dan perwakilan pendidikan dan kebudayaan memprotes
keras kasus pemberhentian itu. Sebaliknya Serikat Pekerja Pendidikan dan PGRI Nonvaksentral
menyokong dan mendukung tindakan Menteri Prijono sehingga kedudukan Prijono menjadi kuat.

Pada reshuffle Kabinet Kerja menjadi Kabinet Dwikora akhir Agustus 1964 Presiden Soekarno
mengangkat kembali Dr. Prijono menjadi Menteri Kondinator (Menko) Pendidikan dan Kebudayaan
serta Ny. Artati Marzuki sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) baru. Setelah
reshuffel kabinet “kelompok 27” mengirim surat kepada Menteri PD dan K dan memohon kesediaannya
untuk membantu mereka. Surat itu tidak dibalas dengan alasan permasalahan ke-27 orang itu sudah
berada di tangan presiden.

Sebagai salah satu solusi mengenai ke-27 orang pegawai P & K itu Markas Besar TNI Angkatan
Darat, yang nota bene berseberangan dengan PKI, menampung 24 orang di antaranya dan langsung
menempatkan mereka di bawah kepengurusan Letnan Kolonel Amir Murtono S.H. Satu orang diangkat
menjadi pegawai Kementrian Dalam Negeri dan dua sisanya masing-masing diangkat sebagai Pembantu
Khusus Menteri dan sebagai Ketua PMI Pusat.

Akhirnya Presiden Soekarno membentuk “Panitia Penyempurnaan Pendidikan Sistem Pendidikan
Pancawardhana” dengan tugas menyampaikan pertimbangan tentang “pemecatan massal”. Hasil kerja
panitia menyatakan bahwa ke-27 orang itu tidak bersalah. Untuk menyelamatkan muka Menko Menteri
P&K Dr. Prijono sebanyak 13 orang dari 27 orang yang terkena pemecatan diperbolehkan kembali
bekerja pada Departemen P & K, sedangkan sebagian ada yang tetap bekerja di Markas Besar TNI

204 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 205