Page 213 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Prijono, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Muda bidang Sosial Kulturil (Kabinet Kerja I disebut oleh Prijono sebaga sistem Pendidikan nasional yang cocok untuk era Demokrasi Liberal—
10 Juli 1959 s/d 18 Februari 1960), kemudian menerbitkan Instruksi No. 1 yang disebut Sapta Usaha diabaikan. Presiden Soekarno lebih tertarik pada sistem pendidikan nasional yang bertumpu pada
Tama, yang terdiri: Pancasila dan Manipol/USDEK seperti yang diuraikan dalam konsep Prijono. Hal ini antara lain tersirat

1. menertibkan aparatur dan usaha-usaha Kementerian PPK, dalam Penetapan Presiden (Penpres) yang terbit pada tahun 1965, yaitu Penpres No. 145 Tahun 1965
2. menggiatkan kesenian, tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. Penpres tersebut menetapkan sistem
3. mengharuskan usaha halaman, pendidikan nasional Indonesia sebagai Sistem Pendidikan Pancasila yang berdasarkan pada amanat
4. mengharuskan penabungan, Presiden, bahwa dasar-dasar dan isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol/USDEK.
5. mewajibkan usaha-usaha koperasi, Dalam situasi pro dan kontra terhadap konsep Panca Wardhana-Pancacinta itu Presiden Soekarno
6. mengadakan kelas masyarakat, dan kembali menerbitkan Penpres baru, yaitu Penpres No. 19 Tahun 1965 yang secara tegas menyebutkan
7. membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang

Tak lama setelah terbit surat keputusan pengangkatannya kembali menjadi Menteri PP&K (Kabinet Kerja bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil, dan makmur, baik spiritual
II 18 Februari 1960 s/d 6 Maret 1962) Dr. Prijono menerbitkan Instruksi No. 1 kemudian disusul oleh maupun material, dan berjiwa Pancasila. Artinya politik pendidikan nasional adalah Manipol/USDEK. 9
Instruksi Nomor 2 tahun 1960 yang menegaskan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan Suatu sistem, termasuk sistem pendidikan yang bersifat nasional, tentu mempunyai keunggulan dan
nasional. Pada bulan Oktober tahun yang sama Panca Wardhana sebagai berikut:
kelemahan. Salah satu kelemahannya kadangkala kurang mengakomodir kepentingan lokal atau daerah-
1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan. daerah dengan kebudayaan tertentu. Kadangkala untuk mengisi kebutuhan itu diperlukan semacam tuntutan
2. Perkembangan Intelegensia. antara kurikulum yang baik, yang memberikan ruang bagi lokalitas tertentu untuk menyempurnakannya,
3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin. atau dengan kata lain memungkinkan dimasukkannya muatan-muatan lokal. Pada waktu konsep
4. Perkembangan Kerajinan Tangan. pendidikan Menteri PP&K Prijono diterbitkan situasi dan kondisi objektif masyarakat berada dalam
5. Perkembangan Jasmani. Gagasan ini paling tidak telah disetujui oleh Soekarno sebagai situasi dan kondisi yang disebut oleh Presiden Soekarno sebagai masyarakat yang baru saja menemukan
Pemimpin Besar Revolusi seperti yang diakuinya sendiri dalam pidatonya (Tavip). kembali revolusinya. Karena itu kurikulum yang disusun juga berupaya untuk menerjemahkan tujuan

Ada dua alasan yang mendorong Prijono menerbitkan kedua instruksinya itu (Sapta Usaha Tama dan pendidikan sesuai dengan jiwa zamannya, seperti isi jiwa yang memiliki semangat kepercayaan dan taqwa
Panca Wardhana), yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik sekaligus rasa kagumnya kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadaban sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, mempunyai
Presiden Soekarno. Pertama, sistem pendidikan Panca Wardhana pada hakikatnya adalah pendidikan semangat perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa di dunia atas semangat
dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta bercorak nasionalistik yang membangun dunia baru (the new emerging forces) yang terbebas dari imperialisme dan neo kolonialisme,
memenuhi tuntutan revolusi Indonesia yang sedang berjalan. Kedua, menurut Prijono, kebijakan itu serta semangat bermusyawarah dan bermufakat dalam kegotongroyongan. Pada dasarnya isi kurikulum
merupakan penolakannya terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 tentang ini mewakili apa yang ada di setiap sila Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Namun pasca
Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran yang hanya cocok dilaksanakan pada masa demokrasi liberal. 7 Gestapu tahun 1965 kurikulum Panca Wardhana-Pancacinta dijadikan dasar yang menunjukkan bahwa
Menteri PP&K Dr. Prijono telah mengkhianati Pancasila sebagai ideologi negara.
Konsep Panca Wardhana merupakan dokumen politik Pendidikan Nasional Indonesia yang pernah ada dan
tercatat dalam UNESCO, dan melalui Kepala Misi UNESCO untuk Indonesia konsep ini diterjemahkan Sementara itu untuk mendukung terlaksananya sistem pendidikan dan pelaksanaan kurikulum Panca
ke dalam bahasa Inggris menjadi The Five Principles of Education, yang isinya sebagai berikut: Wardhana-Pancacinta pada tahap pertama dirancang suatu rencana pelajaran untuk tiap jenjang
pendidikan yang disebut “Rentjana Pelajaran dan Pendidikan TK-SD/SMP, SMA-Gaya Baru. Setiap mata
1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan. pelajaran pada prinsipnya bukan sekedar berisi serentetan bab-bab dari berbagai jenis pelajaran, tetapi
2. Perkembangan Intelegensia. juga segi kependidikan yang tersimpul dalam tiap-tiap pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta
3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin didik. Mata pelajaran Sejarah Nasional, misalnya, diharapkan setelah peserta didik selesai mempelajari
4. Perkembangan Kerajinan Tangan. sejarah nasional mengenali jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan sesuai jenjang pendidikannya mampu
5. Perkembangan Jasmani.
memperkenalkan jati diri bangsanya yang berjuang dan mampu mengusir kolonialisme. Kemudian mata
Meskipun demikian, pada awalnya, banyak masyarakat pendidik menolak konsep pendidikan yang pelajaran musik dan sastra digunakan untuk menopang perkembangan emosional dan artistik peserta
diperkenalkan oleh Menteri PP&K Prijono, terutama karena sikap politiknya bersama-sama dengan didik. Sementara untuk mendorong intelegensi agar berkembang maksimal digunakan mata pelajaran
Sekretaris Jenderal PP&K yang mendukung pendirian Lembaga Pendidikan Nasional (LPN). Lembaga klasik, seperti “menulis”, “membaca”, dan “ilmu berhitung” untuk mengasah “roh” intelektual.
tersebut dikenal berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui lembaga tersebut PKI
merumuskan Pancacinta sebagai isi moral Sistem Pendidikan Panca Wardhana. Alasan lembaga tersebut Pada tahun 1962 Kementrian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan menyelenggarakan rapat-kerja
merumuskan Pancacinta karena penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sampai waktu itu masih lebih Direktur-direktur Taman Kanak-kanak, SMP-SMA Negeri dan swasta seluruh Indonesia di kota
10
banyak menekankan pada aspek intelektual, padahal pengetahuan tentang ilmu beserta kecakapannya Bandung. Rapat kerja itu menghasilkan semacam buku rumusan induk tentang pembelajaran dari
harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. 8 tingkat prasekolah atau Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Hasil rapat kerja
itu kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1964 menjadi Rencana Pembelajaran Gaya Baru. Rencana
Namun protes atau nada keberatan terhadap penerapan konsep pendidikan nasional Panca Wardhana pembelajaran yang disebutkan terakhir menghapuskan pembagian kelas A dan B yang pada waktu itu
yang kemudian berubah menjadi Panca Wardhana-Pancacinta sebagai pengganti sistem lama—yang diterapkan untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Dengan

200 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 201