Page 313 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Mohamad Sanusi
Hardjadinata di
kediamannya di
Bandung, 1985
(Sumber: Tempo/
Farid Gaban)
lebih tampak dalam merenung dari bertindak secara kongkret. Jiwa “strum und drang” mengalir pada
alam fantasi yang menimbulkan sifat keberanian. Oleh sebab itu anak harus dibawa dari alam fantasi
ke alam nyata yang berhubungan dengan cita-cita pembangunan agar idealisme tidak mengarah pada
cita-cita yang utopis. 23

Kurikulum pendidikan disesuaikan dengan penggolongan usia dan periode yang dibagi menjadi
Taman Indria (untuk anak umur 3-5 tahun), Taman Kanak-Kanak (6-9 tahun), Taman Muda (9-12
tahun), Taman Dewasa (12-15 tahun), dan Taman Madya (15-18 tahun). Pada tingkat SMP (Taman
Dewasa) mulai digunakan alat-alat keterampilan (vocational), sedangkan pada tingkat SMA (Taman
Madya) kurikulum yang akan disusun adalah 60% untuk materi keterampilan (menjurus) dan 40%
untuk materi kecerdasan (spiritual). Lulusan SMA yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang
perguruan tinggi harus menempuh ujian persiapan selama satu tahun. Persiapan ini dibutuhkan sebab
perguruan tinggi diperuntukan bagi mereka yang mempunyai bakat keilmuan tinggi. 24

Untuk menyesuaikan sistem pendidikan ini negara perlu menyesuaikan pendidikan guru. Pendidikan
guru dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat pertama berupa junior college selama setahun selepas lulus
SMA. Lulusan junior college dapat menjadi guru Taman Kanak-Kanak, Taman Muda, dan Taman Dewasa.
Apabila sistem ini tidak mencukupi jumlah guru yang dibutuhkan akan diadakan sistem kenaikan
bertingkat dari SGC1 ke SGC2 ke SGA (atau dari SGLP ke SGLA), ke junior college, kemudian ke tingkat
kedua: college. Kenaikan ini berjalan terus sehingga hanya akan ada satu macam guru saja, yaitu lulusan
college untuk seluruh pendidikan dasar dan menengah. 25

Rumusan pendidikan Kabinet Ampera II juga menyangkut peran IKIP yang berfungsi sebagai
penyelenggara college dan junior college, sehingga kurikulum IKIP akan disesuaikan agar dapat memenuhi
fungsi tersebut. Sementara itu perguruan tinggi menjadi sumber inspirasi hidup kebudayaan nasional,
pusat pendidikan rakyat untuk memodernisasikan kehidupan masyarakat, dan mengilmiahkan segala
sesuatu untuk mencapai tujuan hidup dan kehidupan bangsa dan umat manusia, meningkatkan
keterampilan, mendidik kader pekerja riset, dan menyelenggarakan pendidikan desa untuk mencapai
cita-cita pembangunan desa. Fungsi dan tujuan perguruan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang
No. 12 Tahun 1961. Berdasarkan undang-undang ini juga struktur perguruan tinggi dibagi berdasarkan
zona. Zona daerah bertugas menyiapkan keterampilan dan kekuatan; Zona nasional bertugas mendidik
kader; zona regional bertugas menyelenggarakan riset; dan zona internasional bertugas menjaga
keberlangsungan perguruan tinggi dan ikut serta dalam konferensi.

Pada jenjang perguruan tinggi dan IKIP akan diterapkan mata pelajaran wajib untuk semua jurusan,
yaitu (1) Filsafat Umum, dengan penekanan pada etika, logika, dan metode; (2) Filsafat Pancasila
dengan rangkaian seni budaya bangsa Indonesia; (3) Filsafat pendidikan agama; pendidikan kewiraan
(aktivitas ekstrakulikuler); dan (4) Filsafat Ekonomi yang bukan berdasarkan ekonomi sosialis Marxis/
Leninis dan ekonomi kapitalis imperialis. Meskipun demikian bidang filsafat untuk IKIP ditekankan
pada Filsafat Pancasila dan psikologi umum serta psikologi khusus anak-anak dan psikologi masyarakat
desa di samping sosiologi desa, sebab IKIP diarahkan untuk memakmurkan desa dengan sistem
pendidikan desa.

Semua pokok pikiran pembaharuan pendidikan yang dikemukakan di atas kemudian dijadikan sebagai
dasar bagi penyusunan kebijaksanaan dalam pendidikan dan kebudayaan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan pada masa Kabinet Ampera, khususnya bagi penyusunan Kurikulum 1968 yang dibuat
untuk mengganti Kurikulum 1964.
Dalam Kabinet Ampera II Sanusi hanya menjabat selama setahun (Oktober 1967 - Juni 1968). Akan
tetapi dalam masa jabatan yang singkat ini ia berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia
dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

300 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 301