Page 310 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Partai Demokrasi
- Konsep pemikiran bahwa manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat saling
bergantung untuk mewujudkan suatu kehidupan yang melahirkan suatu usaha pendidikan
yang timbal balik.
- Pendidikan adalah suatu usaha memelihara setiap jiwa individu untuk tumbuh dan berubah
baik bagi kebaikan dirinya maupun kebaikan bangsanya serta untuk kepentingan umat manusia.
- Dengan adanya pendemokratisasian pendidikan dapat ditumbuhkan jiwa individu yang berkembang
tanpa terkekang, sehingga membuahkan hasil yang sesuai dengan bakat masing-masing.
- Mendidik adalah usaha mengurangi sifat yang tidak baik (menipiskan) dan menambah
(menebalkan) sifat-sifat yang baik. Inilah yang disebut pendidikan untuk mempribadikan
seseorang, yaitu tahu harga diri, tidak merasa congkak tetapi juga tidak merasa rendah diri.
- Usaha pendidikan tersebut di atas adalah suatu penerapan pembangunan mental melalui
prinsip demokrasi, di mana semua pihak merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- Pembangunan mental yang dilengkapi dengan pembangunan spiritual mendorong manusia
kepada suatu kecerdasan yang tertuju kepada rasio. Kecerdasan membawa suatu rasionalitas
yang dapat menumbuhkan kreativitas di dalam daya pikir seseorang. Dengan demikian ia
dapat menghasilkan sesuatu.
- Mendidik tidak hanya menanamkan jiwa demokrasi dan sosial terhadap sesama saja, tetapi
juga memberikan pengajaran guna kecerdasan otak seseorang.
- Kecerdasan tidak mengarah ke intelektualisme, tetapi yang dapat melahirkan spirit sebagai
suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan material.
- Pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, lalu masyarakat.
Pendidikan dalam keluarga mula-mula ditekankan pada pendidikan mental, kemudian
spiritual, akhirnya pendidikan material. Dalam lingkungan sekolah dimulai dari pendidikan
spiritual, material dan kemudian pendidikan mental. Di lingkungan masyarakat arah
pendidikan berjalan secara simultan, baik mental, spiritual, maupun material.
- Pendidikan yang dimulai sejak di lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan tambahan
pengajaran dengan sistem sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang
menghadapi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan teknologi.
- Pendidikan yang dimulai sejak di lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan tambahan
pengajaran dengan sistem sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang
menghadapi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan teknologi.
- Pendidikan harus menganut suatu falsafah bahwa manusia sendiri yang mengadakan
(membangun) industri, perdagangan, transportasi, dan bukan ekonomi yang melahirkan
manusia. Oleh karena itu mendidik harus diartikan memberi kemampuan untuk mengadakan
sesuatu bagi keperluan hidup.
- Pendidikan dengan sistem persekolahan secara prinsipil harus dibuah dari ‘theorie school’
menjadi ‘doe school’, artinya mengusahakan sifat vocational dari keilmuan yang bersifat teoretis.
Orientasi anak harus diubah dari kotasentris menjadi memakmurkan desa dengan industri
agraris. Desa merupakan ruang sekolah.
- Kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh; harus diadakan sinkronisasi dari SD sampai
Perguruan Tinggi. Karena keadaan geografi, sosial, dan budaya, diperlukan diferensiasi dengan
pembangunan daerah masing-masing. Di samping itu ada unit kurikulum dalam beberapa mata
pelajaran pokok guna mencapai kesatuan bangsa seperti bahasa, sejarah, ilmu bumi dan civics. 19
Untuk mencapai cita-cita pembangunan tersebut pemerintah juga merumuskan prasarana pendidikan
berupa prinsip pokok yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Prinsip pokok itu terkandung
dalam Mukadimah UUD 1945 yang tertulis dalam alinea terakhir. Susunan kata yang dirumuskan menjadi
bagian pokok Mukadimah itu ialah suatu pernyataan spontan hasil cetusan jiwa dan nurani bangsa
Indonesia. Ia lahir dari kancah penjajahan dan mencakup lima dasar prinsip hidup bangsa Indonesia.
298 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018
Indonesia (PDI),
Pimpinan yang
terdiri dari; Sanusi
Hardjadinata, Prof.
Usep Ranuwidaja,
dll. Diterima oleh
Presiden Suharto di
Bina Graha
(Sumber: Arsip
Nasional Republik
Indonesia)
Oleh Bung karno kelima dasar hidup tersebut diuraikan dalam lahirnya Pancasila dan dirumuskan
dengan istilah Pancasila. Mengenai penerapan pendidikan Pancasila dijelaskan bahwa manusia dapat
menghitung dengan kekuatan pikir (otak) akan tetapi dapat pula mengukur sesuatu dengan perasaan.
Di samping pikiran dan perasaan, manusia memerlukan alat kelengkapan jasmanisah yaitu daya dan
gaya. Dengan demikian mendidik berarti mengembangkan akal, rasa, dan membuahkannya dalam
tindak tanduk. 20
Berdasarkan rumusan Kabinet Ampera II tersebut penerapan pendidikan Pancasila harus dilakukan
dengan menggunakan akal dan rasa sehingga menghasilkan perilaku yang baik. Pancasila bukanlah
suatu benda khasiat yang dapat diberi secara serah terima (overgrave-overname) seperti barang-barang
inventaris, melainkan suatu prinsip hidup bangsa Indonesia berupa kebudayaan yang harus diwariskan
kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan. Penerapan Pancasila dengan baik dilakukan melalui
beberapa sarana, seperti pendidikan agama, pendidikan perikemanusiaan, pendidikan kesatuan bangsa,
pendidikan kerakyatan atas dasar musyawarah, dan pendidikan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 21
Pendidikan Pancasila dilaksanakan melalui tingkatan-tingkatan umur dan tiga sentra pendidikan.
Materi Pancasila yang merupakan kelima unsur kepribadian bangsa Indonesia dengan alat pikir sudah
dapat dijalankan dalam pelbagai mata pelajaran, misalnya cerita, membaca, ilmu bumi, sejarah, civics,
mengarang, dan bahasa. Agama diajarkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai pembentuk mental yang dapat
dilakukan bersama-sama dengan materi Pancasila. Materinya dapat dijalin dengan mata pelajaran-mata
pelajaran tersebut serta buku-buku bacaaan yang mengandung ajaran agama yang disebut pendidikan
agama, sedangkan agar dapat menjalankan syariat-syariat agama menurut keyakinannya masing-masing
perlu adanya pelajaran agama. 22
Semasa Kabinet Ampera II pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, membuat struktur
persekolahan yang secara terperinci, meliputi persoalan sistem persekolahan, penyusunan kurikulum,
pendidikan guru, fungsi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), dan fungsi perguruan tinggi.
Untuk sistem persekolahan, jenjang pendidikan dasar dibagi menjadi tiga tingkatan dengan formula enam
tahun, tiga tahun, dan tiga tahun. Enam tahun pertama dibagi menjadi dua tahap. Tiga tahun pertama
dimanfaatkan untuk memberikan dasar pengembangan kecerdasan dengan lebih mempertajam panca
indera dan tiga tahun kedua untuk memberikan persiapan guna memperluas pandangan. Pendidikannya
tahap tiga tahun kemudian disesuaikan dengan permulaan kedewasaan anak. Oleh karena masa ini
merupakan transisi ke masa dewasa, maka pelajaran yang diberikan menekankan keterampilan dan
kreativitas. Tiga tahun terakhir adalah periode dewasa untuk menginjak alam madya. Periode dewasa
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 299