Page 308 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 308
Mohamad Sanusi Mohamad Sanusi
Hardjadinata saat Hardjadinata saat
menjabat sebagai menjabat sebagai
Gubernur Jawa Gubernur Jawa
Barat, c.1951-1956. Barat, c.1951-1956.
(Sumber: Arsip (Sumber: Arsip
Nasional Republik Nasional Republik
Indonesia) Indonesia)
Sementara itu pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabinet Ampera II dirumuskan
dasar-dasar filosofis berikut:
- Tinggi rendah kebudayaan suatu bangsa dapat diukur dari sifat atau karakter bangsa itu
sendiri. Begitu pula ukuran manusia sebagai individu dapat dilihat pada sifat atau karakter
kebudiannya.
- Usaha pendidikan tidak lain adalah memelihara individu menjadi pribadi yang tahu pada hak
asasinya dengan menuntut adanya hak untuk mengatur diri sendiri dengan penuh tanggung jawab.
- Pengakuan hak asasi pribadi dapat melahirkan prinsip demokrasi dalam pendidikan.
- Pendemokratisasian akan berhasil bila pertumbuhan (growth) dalam diri individu tidak
dikekang, tetap bebas merdeka melalui kekuatan hidup yang dimiliki sejak manusia dilahirkan.
- Hidup yang bebas tidak berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Oleh karena itu harus
ada sistem among, di mana individu dibina dan diarahkan dengan tut wuri handayani, artinya
mengarahkan dan memelihara pertumbuhan jiwa menurut saluran “Suci Tata” dan “Tertib
Damai”.
- Kesucian, ketaatan, dan kedamaian diukur berdasarkan kebudian serta keadaban dan
martabat bangsa itu sendiri.
- Adat istiadat suatu bangsa biasanya digunakan sebagai ukuran nilai kepribadian bangsa itu.
Akan tetapi, adat istiadat itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena pada hakikatnya
hidup manusia selalu mengalami pertumbuhan dan perubahan.
- Hidup atas dasar prinsip tri-kon (kontinu, konsentris, konvergen) dapat mengatur hubungan
kehidupan kebudayaan yang berkembang secacara universal. Dengan demikian terjadilah
hubungan antara suku-suku bangsa di Indonesia dan hubungan antara bangsa Indonesia dan
bangsa-bangsa lain.
- Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan mengadakan perubahan
agar tercapai suatu tujuan, baik untuk pribadi, untuk kepentingan bangsa, maupun untuk
kepentingan dunia. 16
Pada tahun ketika Sanusi menjabat sebagai Menteri P&K dan selama tahun 1960-an pada umumnya
Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru menjadikan pembangunan sebagai tujuan.
Selain pembangunan infrastruktur, hal lain yang juga diperhatikan adalah bagaimana pembangunan
dapat dicapai dan apakah kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia selaras dengan proses
pembangunan. Kabinet Ampera II menyebut “pendidikan adalah pembangunan” dan pokok-pokok
18
17
pemikirannya sebagai berikut:
296 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 297