Page 4 - Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (210 × 330 mm) (215 × 330 mm) (330 × 215 mm)
P. 4
Dasar Hukum
Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan
Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai pedoman Penerapan Kurikulum Baru di Sekolah Non Peserta
didik Program Sekolah Penggerak dan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)
Nomor35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, terutama pada pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:
1.Memberikan informasimelalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan
perundang-undangan tentang anak;
2.Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
3.Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
4.Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
5.Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak;
6.Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasanakondusif untuk
tumbuhkembang anak;
7.Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban
8.Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
Salah satu strategi untuk menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadidi
lingkungan adalah dengan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam mencegah dan merespon
kekerasan khususnya kekerasan seksual yang terjadi pada anak, Tim penyusun model projek SMAN 1
Medan menyusun modul pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk guru-guru sebagai upaya
penanggulangan terjadinya kasus kekerasan seksual pada remaja.

