Page 85 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 77 -

(3) menetapkan konselor independen yang ditunjuk Instansi

Pemerintah untuk melakukan konseling Kinerja; dan
(4) menetapkan jadwal dan tempat konseling Kinerja secara

individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan

dan tanggungjawab.
(b) Konseling Kinerja selain dilakukan oleh konselor

independen, juga dapat dilakukan oleh:

(1) pejabat penilai Kinerja yang telah memperoleh pelatihan
konseling; dan

(2) pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling.

(c) Setelah konseling Kinerja selesai dilaksanakan, Konselor

atau pihak yang memberikan konseling Kinerja harus
mengisi dan menandatangani Format Pelaksanaan

Konseling Kinerja yang memuat rekaman informasi hasil
konseling.

3) Tindak Lanjut Hasil Konseling Kinerja

(a) Hasil konseling Kinerja dilaporkan oleh:
(1) pejabat penilai Kinerja kepada atasan dari pejabat penilai

Kinerja;

(2) pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling
kepada atasan langsung; atau

(3) konselor independen kepada Pejabat yang Berwenang

atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan
kepegawaian.

(b) Berdasarkan hasil konseling Kinerja, atasan dari pejabat

penilai Kinerja, Pejabat yang Berwenang dan/atau pimpinan

unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian dapat

menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan berupa

bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan
mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses

penjatuhan hukuman disiplin.

E. PERUBAHAN SKP

1. Perubahan SKP dapat dilakukan apabila dalam tahun berjalan terdapat

kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan Kinerja
memerlukan penyesuaian. Kondisi tertentu dimaksud dapat berupa:

a) perubahan pemangku jabatan,