Page 547 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

PAM JAYA berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial PAM JAYA is committed to fulfilling its social responsibility for all
kepada semua pemangku kepentingan karena percaya bahwa hal ini stakeholders, as it believes this is the best way to build relationships
adalah cara terbaik untuk membangun hubungan dan menciptakan and create positive communication. Quality communication will
komunikasi positif. Komunikasi yang berkualitas akan memperkuat strengthen the Company’s position as a business entity, and will
posisi Perusahaan sebagai entitas bisnis dan menjadi modal penting become important capital to continue to advance in realizing PAM
untuk terus maju dalam mewujudkan misi dan visi PAM JAYA Luas. JAYA’s mission and vision.

LANDASAN KEBIJAKAN [GRI 3-3] POLICY BASIS [GRI 3-3]

Komitmen PAM JAYA untuk memenuhi tanggung jawab kepada PAM JAYA’s commitment to fulfilling its responsibilities to all internal
segenap pemangku kepentingan internal maupun eksternal pada and external stakeholders in the social aspect refers to the following
aspek sosial merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di regulations in force in Indonesia:
Indonesia di antaranya :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 1. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 2. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection
Konsumen
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 4. Republic of Indonesia Law No. 25 of 2007 concerning Capital
tentang Penanaman Modal Investment
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 5. Republic of Indonesia Law No. 24 of 2011 concerning the Social
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Security Administering Agency
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 6. Law No. 6 of 2023 concerning the Determination of Government
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang becoming Law
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 7. Law No. 17 of 2023 concerning Health
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 8. Republic of Indonesia Government Regulation No. 50 of 2012
2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan concerning the Occupational Health and Safety Management
Kesehatan Kerja System
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 9. Republic of Indonesia Government Regulation No. 35 of 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing,
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Working Hours and Rest Hours, and Termination of Employment
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 10. Republic of Indonesia Government Regulation No. 36 of 2021
2021 tentang Pengupahan concerning Wages
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan 11. Government Regulation No. 51 of 2023 concerning Amendment
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang to Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages
Pengupahan
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 12. Republic of Indonesia Presidential Regulation No. 7 of 2019
tentang Penyakit Akibat Kerja concerning Occupational Diseases
13. Permenakertrans R.I. No. Per.04/MEN/1987 tentang Panitia 13. Republic of Indonesia Minister of Manpower and Transmigration
Pembina K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Regulation No. Per.04/MEN/1987 concerning the Occupational
Health and Safety Supervisory Committee, and Procedures for
Appointing Occupational Safety Experts
14. Permenaker No : Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung 14. 1Minister of Manpower Regulation No: Per.08/Men/VII/2010
Diri concerning Personal Protective Equipment
15. Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja 15. Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2018 concerning
Occupational Health and Safety in the Workplace

Merujuk berbagai regulasi tersebut, selanjutnya PAM JAYA Referring to these regulations, PAM JAYA then issued a series of
menerbitkan serangkaian kebijakan internal sesuai dengan keperluan internal policies based on each stakeholder’s needs, including:
masing-masing pemangku kepentingan di antaranya:
1. Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PAM JAYA (SIMANTEP) 1. PAM JAYA Integrated Management System Policy (SIMANTEP)
2. Kebijakan Khusus K3 PAM JAYA 2. PAM JAYA Specific OHS Policy
3. Keputusan Direksi Nomor 213 tahun 2024 tentang Pedoman K3 3. Board of Directors Decree No. 213 of 2024 concerning OHS
di Pekerjaan Pipa Jaringan PAM JAYA Guidelines in PAM JAYA Pipeline Networks Work
4. Keputusan Direksi Nomor 69 tahun 2024 tentang Standar 4. Board of Directors Decree No. 69 of 2024 concerning Technical
Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Specification Standards for Safety Equipment for Pipeline
Perpipaan Networks Work
5. Keputusan Direksi Nomor 87 tahun 2024 tentang Panitia 5. Board of Directors Decree No. 87 of 2024 concerning the PAM

Laporan Keberlanjutan 2024 93 2024 Sustainability Report