Page 11 - 2019_DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

3

a. Materi I, Ketentuan Umum.

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak dari identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
 Institusi Pelaksana : Kementrian, Lembaga dan Perangkat Daerah.
 Anggaran yang digunakan : APBN/APBD, Pinjaman DN dan/atau
hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda dan Pinjaman LN atau
hibah LN.

Jenis Pengadaan :
 Barang.
 Pekerjaan konstruksi.
 Jasa Konsultan.
 Jasa lainnya.

Cara Pengadaan PBJ Pemerintah dilakukan melalui :
 Swakelola : cara memperoleh barang/Jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementrian/
Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan,
atau Kelompok Masyarakat.
 Melalui Penyedia : cara memperoleh barang/jasa yang disediakan
oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak.

b. Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJ.

Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik yang
dilakukan melalui swakelola maupun penyedia barang/jasa adalah
mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan
kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan
berkelanjutan. Penerapan value for money akan menghasilkan
barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari
berbagai aspek yang meliputi:

1. Aspek kualitas
2. Aspek jumlah
3. Aspek waktu
4. Aspek biaya
5. Aspek lokasi, dan
6. Aspek penyedia