Page 12 - 2019_DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
P. 12

4




                         c.   Materi 3: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

                                      Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  para  pihak  yang  terlibat
                               dalam  proses  Pengadaan  Barang/Jasa  baik  melalui  swakelola  maupun
                               penyedia  sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang
                               Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.    Pembagian  tugas  dan
                               kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat
                               penting pada  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya
                               sangat  dipengaruhi  oleh  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  dengan
                               alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi.


                         d.   Materi 4: PBJ Secara elektroni, SDM, Pengadaan dan Kelembagaan,
                               Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Umum.


                                      Kemajuan  teknologi  informasi  telah  menyediakan  sistem  dan
                               sarana  dalam  menunjang  proses  pengadaan  dari  cara  manual  ke  arah
                               pengadaan secara elektronik. Keberadaan sistem ini memberikan banyak
                               manfaat  kepada  pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  berupa
                               efisiensi,  transparansi  dan  akuntabilitas  serta  memberikan  kesempatan
                               yang  luas  kepada  pelaku  usaha  untuk  berpartisipasi  dalam  Pengadaan
                               Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat PBJP.

                                      Kesuksesan pelaksanaan PBJP perlu didukung oleh Sumber Daya
                               Manusia  (SDM),  kompetensi  dan  kelembagaan  PBJP,  sehingga  perlu
                               ditetapkan  kriteria  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  PBJP,  cara
                               pembentukan  dan  tugas  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  (UKPBJ).
                               Dalam  kegiatan  PBJP,  pengawasan  diperlukan  untuk  mengawasi
                               kesesuaian  hasil  pelaksanaan  terhadap  perencanaan,  prosedur  dan
                               aturan  yang  berlaku.  Apabila  terdapat  adanya  indikasi  penyimpangan
                               maka perlu adanya suatu mekanisme yang memfasilitasi pengaduan dari
                               masyarakat.  Kemudian  jika  terbukti  adanya  pelanggaran,  maka  pelaku
                               pengadaan  baik  dari  pihak  penyedia  atau  dari  pelaksana  pengadaan
                               dapat  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Demikian
                               juga,  SDM    PBJP  yang  terkena  permasalahan  hukum  terkait  kegiatan
                               pengadaan, maka berhak mendapatkan pelayanan hukum.

                         e.    Materi 5 : Perencanaan Pengadaan.


                                      Perencanaan       pengadaan      meliputi    identifikasi   kebutuhan,
                               penetapan  barang/jasa,  cara,  jadwal,  dan  anggaran  Pengadaan
                               Barang/Jasa. Harvey MacKay berkata : “ Failures don’t plan to fail; they
                               fail to plan ”.

                                      Perencanan merupakan salah satu bagian vital dari  keseluruhan
                               proses  pengadaaan.  Pemahaman  yang  memadai  terhadap  konsep  dan
                               manfaat  sebuah perencanaan pengadaan akan memberikan membantu
                               para pelaku pengadaan melakukan pekerjaannya secara efektif.
   7   8   9   10   11   12   13   14