Page 9 - 2019_DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

LAPORAN PELAKSANAAN
DIKLAT SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Umum.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance)
dan akuntabilitas.

Pengadaan Barang/Jasa berperan penting dalam pelaksanaan
pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan
perekonomian nasional dan daerah.

Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai
manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam
peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta
pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/ Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak dari identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Dasar Pelaksanaan.

a. Surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah
Agung RI Nomor 145/Bld/S/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemanggilan
Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Megamendung Tahun 2019.

b. Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor W2-
Mil/44/Sprin/KS.00/3/2019 tanggal 12 Maret 2019.

3. Maksud dan Tujuan Diklat.

Maksud dan tujuan dari pendidikan dan pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memahami ketentuan umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan khusus dari pelatihan yaitu :

a. Memahami pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. Memahami ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c. Memahami jenis pengadaan; dan
d. Memahami cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.