Page 14 - 2019_DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

6

untuk penanganan darurat, pengadaan diluar negeri dan lain lain.
Ketentuan pengadaan dengan kondisi khusus tersebut tidak bisa
disamakan dengan pengadaan pada kondisi normal atau pengadaan
diluar negeri tidak bisa disamakan dengan pengadaan di dalam wilayah
Indonesia mengingat kondisi perekonomian disetiap negara berbeda.

Setelah pemberian materi yang dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 21 Maret
2019, maka pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019 dilaksanakan Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar yang diikuti oleh seluruh peserta
Diklat dan Hasil pelaksanaan ujian tersebut langsung diumumkan saat itu juga.

Hasil Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa (PBJ) : LULUS dengan point 168.

8. Kesimpulan.

Dari pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, maka
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Ada ketentuan yang berlaku secara umum ( general ) yang perlu dipahami
oleh semua pihak agar terdapat kesamaan persepsi terhadap latar
belakang peraturan, pengertian, ruang lingkup, jenis dan cara pelaksanaan
pengadaan yaitu di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
(selanjutnya disingkat “Perpres No. 16 Tahun 2018” tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP),

b. Materi yang diberikan dalam Pelatihan Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan
selanjutnya diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai
Pelaku Pengadaan di Satuan masing-masing maupun Satuan lain.

9. Penutup.

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai pertanggung jawaban

dari pelaksanaan kegiatan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun
2019.

Jakarta, Maret 2019

Peserta Diklat

Cahyani Nurpriyanti, S.H.
Nip.197708291997012001