Page 107 - Modul Pembelajaran
P. 107

atas dasar hak berpendapat.  Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa
                     terdapat permasalahan terkait hak dan kewajiban  warga negara yang
                     disebabkan...
                     a.  Pelaksanaan hak lebih diutamakan.
                     b.  Terdapat pertentangan hak antara satu orang dengan orang lainnya.
                     c.  Pelaksanaan kewajiban warga negara kurang di prioritaskan.
                     d.  Pelaksanaan hak warga negara  dan  kewajiban warga negara tidak
                        dilaksanakan secara seimbang.
                     e.  Pelaksanaan hak warga negara  dan  kewajiban warga negara tidak
                        dilaksanakan secara bersama.
                  4.  Kewajiban warga negara dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang
                     berlaku di suatu negara  dan berdasarkan hak yang dimiliki warga negara  lain.
                     Pelaksanaan kewajiban yang di dasarkan pada aturan sosial adalah...
                     a.  Warga wajib menghormati seseorang yang berbeda pendapat.
                     b.  Warga wajib mematuhi jam malam di RT dan RW setempat.
                     c.  Warga    berkewajiban     harus    mengutamakan        musyawarah      dalam
                        menyelesaikan masalah.
                     d.  Warga wajib ikut menjaga keamanan RT dan RW setempat.
                     e.  Warga wajib melarang kos yang digunakan oleh pasangan yang  belum
                        menikah.
                  5.  Kewajiban warga negara timbul karena adanya hak yang dimiliki orang  lain.
                     Dengan kata lain, kewajiban warga negara merupakan bentuk konsekuensi dari
                     adanya hak. Apabila terjadi penyimpangan dari kewajiban itu sendiri maka akan
                     terjadi  pengingkaran  hak warga negara pula. Contoh dari dampak tidak
                     terlaksananya kewajiban warga negara terhadap hak warga negara ialah...
                     a.  Terjadinya pembunuhan sehingga nyawa orang hilang.
                     b.  Penurunan tingkat pembayaran pajak.
                     c.  Ketidakmauan membersihkan lingkungan sekitar.
                     d.  Terjadinya debat panjang dalam forum diskusi.
                     e.  Adanya ketidaksepahaman ketika diskusi pembentukan undang-undang.
                  6.  Hukum tertinggi di Indonesia secara hierarki adalah UUD NRI Tahun 1945. Secara
                     hukum,  hak  dan  kewajiban warga negara sudah tertuang dalam  UUD tersebut
                     yang mana secara umum telah termaktub dalam beberapa pasal. Sehubungan
                     dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945, apabila terdapat pembentukan Undang-
                     Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kewajiban
                     warga negara seperti kewajiban membayar pajak, maka hal yang harus
                     dipertimbangkan adalah kecuali...
                     a.  Mempertimbangkan pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dalam
                        UUD NRI Tahun 1945.
                     b.  Mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam UUD NRI Tahun
                        1945.
                     c.  Menyesuaikan isi rancangan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
                     d.  Mengevaluasi isi UU dan PP berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.







                                                            93
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112