Page 107 - Modul Pembelajaran
P. 107
atas dasar hak berpendapat. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa
terdapat permasalahan terkait hak dan kewajiban warga negara yang
disebabkan...
a. Pelaksanaan hak lebih diutamakan.
b. Terdapat pertentangan hak antara satu orang dengan orang lainnya.
c. Pelaksanaan kewajiban warga negara kurang di prioritaskan.
d. Pelaksanaan hak warga negara dan kewajiban warga negara tidak
dilaksanakan secara seimbang.
e. Pelaksanaan hak warga negara dan kewajiban warga negara tidak
dilaksanakan secara bersama.
4. Kewajiban warga negara dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang
berlaku di suatu negara dan berdasarkan hak yang dimiliki warga negara lain.
Pelaksanaan kewajiban yang di dasarkan pada aturan sosial adalah...
a. Warga wajib menghormati seseorang yang berbeda pendapat.
b. Warga wajib mematuhi jam malam di RT dan RW setempat.
c. Warga berkewajiban harus mengutamakan musyawarah dalam
menyelesaikan masalah.
d. Warga wajib ikut menjaga keamanan RT dan RW setempat.
e. Warga wajib melarang kos yang digunakan oleh pasangan yang belum
menikah.
5. Kewajiban warga negara timbul karena adanya hak yang dimiliki orang lain.
Dengan kata lain, kewajiban warga negara merupakan bentuk konsekuensi dari
adanya hak. Apabila terjadi penyimpangan dari kewajiban itu sendiri maka akan
terjadi pengingkaran hak warga negara pula. Contoh dari dampak tidak
terlaksananya kewajiban warga negara terhadap hak warga negara ialah...
a. Terjadinya pembunuhan sehingga nyawa orang hilang.
b. Penurunan tingkat pembayaran pajak.
c. Ketidakmauan membersihkan lingkungan sekitar.
d. Terjadinya debat panjang dalam forum diskusi.
e. Adanya ketidaksepahaman ketika diskusi pembentukan undang-undang.
6. Hukum tertinggi di Indonesia secara hierarki adalah UUD NRI Tahun 1945. Secara
hukum, hak dan kewajiban warga negara sudah tertuang dalam UUD tersebut
yang mana secara umum telah termaktub dalam beberapa pasal. Sehubungan
dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945, apabila terdapat pembentukan Undang-
Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kewajiban
warga negara seperti kewajiban membayar pajak, maka hal yang harus
dipertimbangkan adalah kecuali...
a. Mempertimbangkan pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dalam
UUD NRI Tahun 1945.
b. Mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam UUD NRI Tahun
1945.
c. Menyesuaikan isi rancangan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
d. Mengevaluasi isi UU dan PP berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
93

