Page 62 - MODUL SUFA REVISI
P. 62
cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-tangan untuk
mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia itu. Meskipun Belanda tetap
ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan
terbitlah resolusi tertinggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesai.
Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting
untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Resolusi yang paling penting adalah
Belanda wajib menghentikan semua aksi militernya di Indonesia. Sebaiknya,
Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap Belanda. Selain itu,
DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua tawanan
politik, termasuk para petinggi pemerintah RI, dan membebaskan mereka dalam
untuk kembali menjalankan tugasnya. Poin penting ketiga yang termaktub dalam
Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia
(UNCI). Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas
untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. UNCI bertugas
membantu memperlancar perundingan, mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera
melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selanbar-lambatnya tanggal 1
Juli 1949.
Meskipun militer dihentikan namun Belanda sempat menolak sebagagian
besar isi resolus itu, terutama datang dari Dr. Louis Beel selaku pejabat tertinggi
Belanda di Indonesia sekaligus Wakil Agung Kerajaan Belanda. Inilah yang
menyebabkan terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949. Desakan dari dunia
Internasional yang kian kuat, dukungan PBB untuk Indonesia, ditambah pukulan
telak dengan berkorbannya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat Belanda
terpaksa membuka peluang digelarnya perundingan lanjutan, termasuk membahas
kemungkinan dilakukannya penyerahan kedaulatan. Belanda rupanya tidak berniat
melawan dunia juga ingin menghindari masalah yang lebih pelik dengan PBB.
Maka, Kerajaan Belanda bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal
dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB. Bermula dari dukungan dunia
internasional yang menghasilkan Resolusi DK PBB hingga rangkaian kejadian
E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI 55
