Page 60 - MODUL SUFA REVISI
P. 60

B. Agresi kedua Belanda

               1.     Resolusi PBB

                      Pada 28 Januari 1949 resolusi PBB yang menghentikan agresi militer Belanda

               kurang dari  sepekan setelah kemerdekaan RI diproklamirkan Belanda datang  lagi
               dengan  membonceng  sekutu  dimulailah  babak  baru  dalam  sejarah  panjang

               perjuangan  bangsa  yakni  masa  revolusi  fisik  atau  masa  mempertahankan

               kemerdekaan  inilah  untuk  pertama  kalinya  rakyat  Indonesia  benar-benar  terlibat

               peperangan melawan penjajah dalam satu kesatuan negara bangsa. Rentetan kontak

               senjata  pun  terjadi  di  berbagai  tempat  termasuk  Jakarta  yang  membuat  ibu  kota
               negara  terpaksa  dipindahkan  ke  Yogyakarta  pada  awal  1946  perundingan

               perundingan  telah  dilakukan  namun  justru  kerap  di  respon  Belanda  dengan

               serangan yang lebih besar seperti dua kali agresi militer pada 1947 dan 1948.

                      Perserikatan  bangsa-bangsa  PBB  pun  beberapa  kali  turun  tangan  demi

               mendamaikan  dua pihak  yang  terus bertikai  itu salah satunya  melalui resolusi 67
               Dewan Keamanan DK tahun silam Untuk menghentikan Agresi Militer Belanda 2.

               Setelah turunnya resolusi 67 DK PBB itu polemik belum usai secara tuntas namun

               setidaknya  inilah  pembuka  Jalan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  menunjukkan

               eksistensinya  karena  semakin  banyak  mendapatkan  dukungan  dari  dunia

               internasional.  Tanggal  19  Desember  1948  Yogyakarta  diserang  inilah  awal  Agresi
               Militer  Belanda  2  bahkan  para  petinggi  RI  ditawan  termasuk  Soekarno  presiden

               Moh  Hatta  wakil  presiden  Sutan  Syahrir  mantan  Perdana  Menteri  penasehat

               presiden  Agus  Salim  menteri  luar  negeri  Muhammad  Roem  Menteri  pendidikan

               Dan lainnya mereka kemudian diasingkan ke luar Jawa.


                      Beruntung  Sebelum  menjadi  tawanan  Belanda  presiden  Soekarno  sempat

               mengirimkan  surat  kuasa  kepada  Syarifudin  prawiranegara  untuk  membentuk
               Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  PDRI  di  Sumatera  Barat  Selain  itu

               ditegaskan pula kepada Dr Sudarsono LN Palar dan  A A Maramis yang berada di

               New  Delhi  untuk  bersiap  membentuk  pemerintahan  cadangan  di  India  jika  PDRI

               gagal.  Dr  Soedarsono  Waktu  itu  adalah  wakil  tetap  RI  di  New  Delhi  LN  Palar

               merupakan  perwakilan  Indonesia  di  PBB  sementara  A  Maramis  menjabat  sebagai



                                 E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI  53
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65