Page 66 - FIX_MODUL SUFA FLIP BOOK
P. 66

Mendapatkan  angin  segar  Delegasi  Indonesia  terus  bergerak.  Maramis  dan

               Palar  terbang  ke  New  York  dan  bersama  Dr  Soemitro  Djojohadikusumo  meraka

               membicarakan  peluang  kerjasama  ekonomi  dengan  Amerka  Serikat.  Selanjutnya,
               para  delegasi  Indonesia  menghadiri  Konferensi  Inter-Asia  di  New  Delhi  atas

               undangan Perdana Mentri India, Jawaharlal Nehru, pada 20-23 Januari 1949. Forum

               ini khusus membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri

               oleh perwakilan sejumlah negara Asia,  Afrika, dan Oceania, termasuk India Cina,

               Afghanistan, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Pakistan Nepal, Birma (Myanmar),
               Thailand,  Filipina,  Sri  Lanka,  Mesir  juga  Australia  dan  Selandia  Baru.  Hasilnya

               cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-tangan untuk

               mengatasi  persoalan  antara  Belanda  dan  Indonesia  itu.  Meskipun  Belanda  tetap

               ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan

               terbitlah resolusi tertinggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesai.


                       Resolusi  DK  PBB  tanggal  28  Januari  1949  memuat  beberapa  poin  penting
               untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda.  Resolusi yang paling penting adalah

               Belanda  wajib  menghentikan  semua  aksi  militernya  di  Indonesia.  Sebaiknya,

               Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap Belanda. Selain itu,

               DK  PBB  memerintahkan  kepada  Belanda  untuk  membebaskan  semua  tawanan

               politik,  termasuk  para  petinggi  pemerintah  RI,  dan  membebaskan  mereka  dalam
               untuk kembali menjalankan tugasnya. Poin penting ketiga yang termaktub dalam

               Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia

               (UNCI). Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas

               untuk  menghasilkan  perdamaian  antara  Belanda  dan  Indonesia.  UNCI  bertugas

               membantu  memperlancar  perundingan,  mengawasi  penyelenggaraan  pemilihan
               umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera

               melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selanbar-lambatnya tanggal 1

               Juli 1949.











                                 E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI  59
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71