Page 143 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 143

.  )
   ·.,
           . Iridische. Kerk  yang  dipandang  niernbahayakan  persatuan.gereja·
            dan  serta  kepemirnpinan  pemerintahan  terhadap · · organisasi  dan
            kegiatan kegerejaan di Minahasa.  Atas dasar ini maka satu persatu
            organisasi  yang  menghadiri  acara  tersebut  diperiksa  termasuk
            anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing. Temya-
            ta hanya satu organisasi saja yaitu J.>angkal  Setia yang diperboleh-
            kan  menunjang kegiatan-kegiatan  KGPM  sedangkan yang lainnya
            dilarang.  Hal  ini karena hanya Pangkal Setia yang jelas-jelas men-
    ...     camtukan peraturan-peraturan keagamaan Kristen sedangk:an yang
            lainnya · tidak • Walaupun  larangan  itu  formalnya  menyebabkan
           .  KGPM  kehilangan  pendukung  di  bidang  politik  namun  akhirnya
            tidak  bisa  dibubarkan  begitu  saja  mengingat  anggaran  dasar  dan
           . anggaran  rumah  tangga Pangkal Setia memberikannya hak hidup.
            Karenanya pada masa itu KGPM  dianggap sebagai anak organisasi
          ·.  Pangkal Setia yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan
            di Minahasa.  199 )

            2.   Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie)
                Sejak Zending memulaikan usaha-usaha pendidikan di daerah
            Sulawesi  Utara,  maka  bermunculanlah  seko~ah-sekolah di  mana-
            mana terbanyak di Minahasa. Di samping itu pemerintah kemudian
            mendirikan sejumlah sekolah,  menyusul Misi  Katolik serta organi-
            sasi-organisasi  partikulir  lainnya  termasuk  yang  diusahakan  oleh
            lembaga-lembaga  pendidikan  Islam.  Jumlah  seluruh  sekolah  di
            wilayah Keresidenan Manado khususnya sekolah swasta lebih dari
            300  buah  di  tahun  1930-an.  Menurut  peraturan  dalam  Wilde
            Scholen  Ordonnantie  dan  kemudian  juga  peraturan  pengawasan
            yaitu  Toezichtordonnatie Particulier Onderwijs,  maka semua seko-
            lah swasta harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu antara
            lain  persyaratan  gedung,  kurikulum,  tenaga guru dan sebagainya.
            Sekolah  yang  tidak  dapat  memenuhi  semua persyaratan yang di-
            tentukan harus ditutup.
                Di  daerah  Sulawesi  Utara  sepanjang  yang  diketahui  hanya
            satu  sekolah yang nyaris ditutup karena terkena peraturan peme-
            rintah  kolonial  di  atas.  Sekolah  tersebut  yaitu  sekolah  Rakyat
            Milik  PSII  yang  terletak  di  Molinow  di .daerah Bolaang Mongon-
            dow.  PSII  Cabang  Bolang  Mongondow  sebelumnya  telah mem-
            bentuk  suatu lembaga  untuk mengelola persekolahan, yaitu yang


            199)  E.W. Parengkuan BA, op. cit., ha1. 28.

            134
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148