Page 139 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 139
/.
BAB IV
KEADAAN DI DAERAH DARI TABUN 1928 - 1942
A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
PADA TAHUN ± 1930
1. Politik keras terhadap gerakan non-koperasi.
Alam politik pergerakan nasional Indonesia untuk menentang
penjajan Belanda memperlihatkan adanya gerakan non koperasi
dan gerakan berkoperasi dengan pemerintah kolonial. Yang di-
·maksudkan dengan gerakan non koperasi ialah sikap organisasi-
organisasi pergerakan yang karena menentang politik pemerintah
kolonial tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda,
sedangkan gerakan berkoperasi ialah suatu sikap dari beberapa
organisasi pergerakan yang mau bekerjasama dengan pemerintah
kolonial untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi itu. Kedua
sikap ini sebenamya mulai nampak ketika pemerintah mendirikan
lembaga Volksraad. Organisasi yang menganut asas non koperasi
sama sekali tidak mau mengirimkan wakilnya untuk duduk sedang-
kan yang menganut asas koperasi mengirimkan wakilnya duduk di
Volksraad dengan maksud mempergunakan lembaga itu untuk
kepentingan perjuangan.
Organisasi yang menganut asas non koperasi terdiri dari
organisasi yang sama sekali tidak mau diwakili baik dalam Volks-
raad maupun dalam lembaga-lembaga perwakilan di daerah-daerah
serta tidak memperkenankan anggotanya bekerja sebagai pegawai
pemerintah (misalnya PNI) serta organisasi yang walaupun tidak
mau diwakili di semua lembaga perwakilan namun tidak melarang
anggotanya bekerja pada pemerintah {misalnya PSII) atau malah-
an menganjurkan anggotanya untuk bekerja pada pemerintah
dengan tujuan agar anggotanya itu dapat memiliki pengalaman
pemerintah (misalnya PARINDRA).
Kegiatan-kegiatan politik dari organisasi-organisasi yang
menganut asas non koperasi itu sejak semula diamat-amati oleh
pemerintah kolonial. Setiap kejadian yang menimbulkan kekacau-
an di kalangan masyarakat selalu dihubung-hubungkannya dengan
organisasi-organisasi itu. Dapat dikemukakan misalnya peristiwa
pemberontakan rakyat 5 Juni 1919 di Tolitoli (daerah Sulawesi
Tengah). l)alam peristiwa tersebut pejabat Belanda (Controleur)
130
