Page 4 - BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAJAR_TUGAS SITI NAZWA RAMADHANI FANTISA

di sekolahnya. Undang-Undang ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan
pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran
yang diberikan oleh gurunya.
Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diulas sebelumnya, penulis menentukan
rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel kali ini. Pembahasan artikel ilmiah kali ini
yaitu, apa saja undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi pelajar yang berlaku
di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan-perlindungan hukum yang ada serta apakah
sudah pernah terealisasikan sebelumnya.

B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian yuridis.
Penelitian menggunakan kajian yuridis ini bersumber dari data norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Lalu disesuaikan dengan materi yang dianggap
perlu dan bertkoneksi. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan deskriptif kualitatif. Hal
ini dikarena data dan konsep yang disajikan berkaitan antara satu sama lain, serta berbentuk
data-data atau kalimat yang tidak bisa diukur dengan angka-angka statistik. Menurut Moleong
(2004:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik
untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena suatu latar yang
berkonteks khusus. Penulisan artikel ini juga menggunakan metode penelitian lainnya yaitu
deskriptif. Metode dekriptif adalah metode yang bersifat memaparkan dan menggambarkan
analisisis dari data yang telah ada sebelumnya melalui metode penelitian yudiris.

C. Isi dan Pembahasan
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan
negara. Sebagai generasi penerus bangsa, anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa
sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Setiap anak berhak mendapat
kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara secara optimal, baik fisik,
mental, dan sosial. Anak perlu mendapat perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak.
Setiap anak memiliki hak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya yang
melekat secara kodrati. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mencabut atau mengurangi hak-
hak tersebut, baik dengan dalih apa pun maupun kepentingan siapa pun. Anak merupakan
sumber daya manusia yang memegang perjalanan bangsa Indonesia beberapa tahun ke depan.
Apabila pendidikan dan pembinaan anak saat ini tidak dilakukan secara maksimal, maka dapat
memberi dampak yang buruk bagi pembangunan bangsa Indonesia nantinya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang