Page 5 - BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAJAR_TUGAS SITI NAZWA RAMADHANI FANTISA
P. 5

Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan
                   Anak) merupakan umbrella’s law yang secara sui generis mengatur hak-hak anak.1 Pasal 1
                   butir 1 UU Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia
                   18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Menurut  Pasal  1  butir  2  UU
                   Perlindungan  Anak,  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan
                   melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
                   secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
                   dari kekerasan dan diskriminasi.
                        Penyelenggaraan  perlindungan  anak  harus  mampu  menjamin  terwujudnya
                   penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan
                   Pasal 18 UU Perlindungan Anak. Salah satu hak anak tersebut yaitu hak atas pendidikan dalam
                   rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
                        Manusia  dalam  proses  hidup  dan  kehidupannya  akan  senantiasa  membutuhkan
                   pendidikan.  Pendidikan  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup.  Selain  itu,
                   pendidikan juga memiliki peranan dalam mempersiapkan generasi muda guna memberikan
                   kontribusi terbaik bagi bangsanya
                        Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting
                   dalam  upaya  menumbuhkan  dan  mengembangkan  peserta  didik  melalui  proses  belajar
                   mengajar. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
                   Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa anggota masyarakat yang
                   berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,
                   jenjang, dan jenis pendidikan tertentu disebut peserta didik. Setiap anak yang mengenyam
                   pendidikan ini lazim disebut “pelajar”. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,
                   pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah juga telah dijadikan sebagai hak-hak
                   yang harus didapatkan oleh setiap anak, tergantung pada usia dan jenjang yang ada.
                        Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas
                   dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
                   mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
                   pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan
                   menengah. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-
                   tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-
                   tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-
                   aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.
                        Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung
                   jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak
                   tidak  menyimpang  dengan  norma-norma  yang  ada.  Dalam  hal  mendidik,  guru  memiliki
                   kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma
                   kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh
                   guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses
                   pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran
   1   2   3   4   5   6   7