Page 15 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah
P. 15

4. komponen lingkungan sektor publik
             Komponen lingkungan sektor publik kuman antara lain sebagai berikut
             a.  Faktor  ekonomi  meliputi  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi  tenaga  kerja  nilai  tukar
             mata  uang  infrastruktur,  struktur  produksi,  arus  model  dalam  negeri,  cadangan  devisa,
             utang dan bantuan luar negeri dan pertumbuhan pendapatan perkapita
             b.  Faktor  politik,  meliputi  hubungan  negara  dan  masyarakat,  legitimasi  pemerintah,  tipe
             rezim  yang  berkuasa,  ideologi  negara,  elit  politik  dan  masa,  jaringan  internasional  dan
             kelembagaan
             c. Faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama bahasa dan budaya, sistem nilai di
             masyarakat, historis, sosiologi masyarakat karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan
             d.  Demografi,  meliputi  pertumbuhan  penduduk,  struktur  usia  penduduk  migrasi  tingkat
             kesehatan


             B. Ruang lingkup akuntansi pemerintah
             1. Pengertian umum
             a. Berdasarkan ketentuan umum UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
             1.)  pemerintah  pusat  adalah  presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan
             pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh  wakil  presiden  dan  menteri
             sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
             2.)  pemerintah  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah
             daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
             dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik
             Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia
             tahun 1945.
             3.)  urusan  pemerintah  adalah  kekuasaan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  presiden
             yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintah
             daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
             4.)  instansi  vertikal  adalah  perangkat  kementerian  dan  atau  lembaga  pemerintahan  non
             kementerian  yang  mengurus  urusan  pemerintahan  yang  tidak  diserahkan  kepada  daerah
             otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.


             b.  Berdasarkan  ketentuan  umum  PP  RI  nomor  71  tahun  2010  tentang  standar  akuntansi
             pemerintah
             1.)  akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan,  pengukuran  pengklasifikasian  rumah
             pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan penyajian laporan, serta penginterpretasian
             atau hasil
             2.) Thunder akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
             menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Berbasis akrual yang mengakui pendapatan,
             beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  serta  mengakui  pendapatan,
             belanja komandan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan krisis
             yang ditetapkan dalam APBN atau APB
             3.)   sistem   akuntansi    pemerintah     adalah   rangkaian     sistematik   dari   prosedur
             penyelenggaraan,  peralatan,  dan  elemen  lain  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak
             analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20