Page 16 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

2. Struktur pemerintah daerah
Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 pemerintah daerah adalah pemerintah
provinsi dan pemerintah Kabupaten atau kota. Struktur pemerintahan meliputi sebagai
berikut.
a. Pemisahan kekuasaan
b. Sistem pemerintahan otonomi
c. Pengaruh proses politik
d. Pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah

3. Akuntansi pemerintah
Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 akuntansi adalah proses identifikasi,
pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi pemerintah
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. Pernyataan standar akuntansi pemerintah, yang selanjutnya
disingkat psap adalah sap yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Adapun akuntansi
pemerintah menurut para ahli hukum antara lain sebagai berikut.
a. Menurut Revrisond Baswir (2000:7), akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi
yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk
tidak mencari laba.
b. Menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan dalam
rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas
pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bersumber dari pihak-pihak yang
berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

4. Karakteristik akuntansi pemerintah
a. Pemerintah tidak berorientasi laba.
b. Pemerintah membukukan anggaran.
c. Tidak akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis.
d. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal, misalnya untuk
membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan raja dan laporan
operasional.
e. Sangat bergantung pada pengaturan perundang-undangan.
f. Aku masuk ke pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang pada neraca

5. Kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi
konvensi, aturan-aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran periode maupun antar entitas.