Page 19 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

3. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah
Tujuan umum laporan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya: Secara khusus, tujuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dikelola, dengan:

a. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya mengenai posisi keuangan dan
transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.
b. Menyediakan informasi prediktif dan prospektif, artinya menyediakan informasi untuk
memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan
ketidakpastian yang terkait.
c. Mengetahui posisi keuangan mengenai entitas dalam hal: 1) aset; 2) kewajiban; 3) ekuitas
dana; 4) pendapatan; 5) belanja/beban; 6) pembiayaan; dan 7) arus kas.
d. Menyediakan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan
bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas selama satu periode.

4. Peranan Laporan Keuangan Pemerintah
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiataan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Peranan pelaporan keuangan
pemerintah mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawabari pengelolaan sumber daya (khususnya keuangan)
serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetepkan melalui laporan keuangan secara periodik.
b. Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset,
utang, dan ekuitas dana.
c. Transparansi, yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
d. Keseimbangan antargenerasi (intergeneration equity), yaitu memberikan informasi
mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan
apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang
direncanakan.