Page 14 - MATERI FLIPBUILDER PERPAJAKAN-1

Bab 4

SAAT TERUTANG DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

1. Atas impor barang terutang dan dipungut bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam
hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada
saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

2. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

3. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;

4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang;

5. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Bab 5

TATA CARA PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22

Pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran
atas pembelian barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga
negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan
(UP);

3. Kuasa Pengguna Anggara (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi
delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Besarnya Tarif PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang yang harus dipungut:

PPH Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)

Apabila rekanan belum mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 100%,
yaitu:

14