Page 37 - PowerPoint Template

pencapaian standar pelayanan 3) Pelayanan perizinan sebagaimana

minimal di wilayahnya; dimaksud pada ayat (2)
c) efektivitas pelaksanaan dilaksanakan dengan kriteria:

pelayanan kepada masyarakat
a. proses sederhana;
di wilayah Kecamatan; dan
b. objek perizinan berskala kecil;
d) pelaporan pelaksanaan

kegiatan pelayanan kepada c. tidak memerlukan kajian
masyarakat di wilayah teknis yang kompleks; dan

Kecamatan kepada d. tidak memerlukan teknologi

bupati/wali kota melalui tinggi.
sekretaris daerah; dan
4) Pelayanan perizinan sebagaimana
9) melaksanakan tugas lain sesuai
dimaksud pada ayat(3) dilakukan
dengan ketentuan peraturan
melalui pelayanan terpadu.
perundang-undangan.
Pasal 11
5) Pelaksanaan pelayanan perizinan

1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
sebagaimana dimaksud dalam (3) dikembangkan sebagai inovasi

Pasal 10, camat mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan

pelimpahan sebagian kewenangan ketentuan peraturan perundang-
bupati/wali kota: undangan.

a. untuk melaksanakan sebagian
6) Pelayanan nonperizinan
urusan pemerintahan yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi kewenangan daerah
dilakukan dengan kriteria:
kabupaten/kota; dan
a. Berkaitan dengan pengawasan
b. untuk melaksanakan tugas
terhadap objek perizinan;
pembantuan.
b. kegiatan berskala kecil; dan
2) Sebagian urusan pemerintahan
c. pelayanan langsung pada
yang dilimpahkan sebagaimana
masyarakat yang bersifat rutin.
dimaksud pada ayat (1) huruf a
7) Pelimpahan sebagian urusan
terdiri atas pelayanan perizinan
pemerintahan sebagaimana
dan nonperizinan.
dimaksud pada ayat (2) sampai

37
Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi – Mukhlis, S.STP