Page 38 - PowerPoint Template

dengan ayat (6) dilakukan secara berjenjang dalam

berdasarkan pemetaan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan
publik sesuai dengan karakteristik kawasan perbatasan negara sesuai

Kecamatan dan/atau kebutuhan dengan ketentuan peraturan

masyarakat setempat. perundang-undangan.

8) Tugas pembantuan sebagaimana 2. Tugas Camat menurut Qanun Provinsi

dimaksud pada ayat (1) huruf b Nanggroe Aceh Darussalam No.3/Tahun
dilaksanakan oleh camat sesuai 2003 tentang Susunan, Kedudukan Dan

dengan ketentuan peraturan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan
perundang-undangan. Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 3 sampai dengan pasal 5:

tata cara pelimpahan sebagian
Pasal 3
kewenangan bupati/wali kota

kepada camat sebagaimana Camat adalah Kepala Pemerintahan
dimaksud pada ayat (1) diatur Kecamatan yang langsung berada di bawah

dengan Peraturan Menteri. dan bertanggung jawab kepada Bupati atau
kepada Walikota.

Pasal 12
Pasal 4
1) Camat di kawasan perbatasan
Camat mempunyai tugas memimpin
negara yang wilayahnya di luar
pos lintas batas negara dapat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kehidupan
membantu pengawasan di bidang
kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
keimigrasian, kepabeanan, dan
perkarantinaan yang ditugaskan
Pasal 5
kementerian/ lembaga pemerintah
nonkementerian terkait kepada Untuk menyelenggarakan tugas-tugas
sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat
bupati/wali kota.
mempunyai fungsi :
2) Camat di kawasan perbatasan
a. penyelenggaraan tugas-tugas
negara dapat diberikan
pemerintahan umum, pembangunan
kewenangan tertentu sesuai
dan kemasyarakatan;
penugasan dari Pemerintah Pusat

38
Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi – Mukhlis, S.STP