Page 35 - PowerPoint Template
P. 35

Tugas  dan  Fungsi  Kecamatan  Pulau                     a)    partisipasi  masyarakat  dalam

           Banyak diatur dalam beberapa aturan yaitu:                           forum               musyawarah
           1.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun                        perencanaan       pembangunan

                 2018 tentang Kecamatan;                                        di      desa/Kelurahan        dan

           2.    Qanun     Provinsi     Nanggroe      Aceh                      Kecamatan;
                 Darussalam Nomor 3  tahun 2003 tentang                   b)    sinkronisasi  program  kerja

                 Susunan,  Kedudukan  dan  Kewenangan                           dan  kegiatan  pemberdayaan
                 Pemerintahan  Kecamatan  dalam  Provinsi                       masyarakat  yang  dilakukan

                 Nanggroe Aceh Darussalam;                                      oleh  Pemerintah  dan  swasta

           3.    Peraturan  Bupati  Aceh  Singkil  Nomor  8                     di wilayah kerja Kecamatan;
                 Tahun     2017     tentang    Pelimpahan                 c)    efektivitas             kegiatan

                 sebahagian wewenang Bupati Aceh Singkil                        pemberdayaan  masyarakat  di
                 kepada  Camat  dalam  Kabuapten  Aceh                          wilayah Kecamatan; dan

                 Singkil.                                                 d)    pelaporan  pelaksanaan  tugas
                 Adapun  Tugas  dan  Fungsi  Camat  diatur                      pemberdayaan  masyarakat  di

           dalam beberapa aturan yaitu:                                         wilayah     kerja    Kecamatan

           1.  Tugas Camat Menurut Peraturan Pemerintah                         kepada bupati/wali kota;
                                                                      3) mengoordinasikan                  upaya
               Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan
                                                                          penyelenggaraan ketenteraman  dan
               pasal  10  s.d  pasal  12,  Camat  dalam
               memimpin Kecamatan bertugas:                               ketertiban umum, meliputi:
                                                                          a)    sinergitas  dengan  Kepolisian

                                                                                Negara  Republik  Indonesia,
               Pasal 10
                                                                                Tentara  Nasional  Indonesia,
               1) menyelenggarakan                 urusan
                                                                                dan    instansi    vertikal    di
                   pemerintahan  umum  di  tingkat
                                                                                wilayah Kecamatan;
                   Kecamatan          sesuai       dengan
                                                                          b)    harmonisasi hubungan dengan
                   ketentuan  peraturan  perundang-
                                                                                tokoh    agama      dan    tokoh
                   undangan          yang       mengatur
                                                                                masyarakat; dan
                   pelaksanaan  urusan  pemerintahan
                                                                          c)    pelaporan           pelaksanaan
                   umum;
                                                                                pembinaan  ketenteraman  dan
               2) mengoordinasikan               kegiatan                       ketertiban  kepada  bupati/wali
                   pemberdayaan masyarakat,  meliputi:                          kota;




                                                                                                                35
                          Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi – Mukhlis, S.STP
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40