Page 36 - PowerPoint Template
P. 36

4) mengoordinasikan  penerapan  dan                    6) mengoordinasikan

                   penegakan Peraturan  Daerah  dan                       penyelenggaraan               kegiatan
                   Peraturan        Kepala        Daerah,                 pemerintahan          di        tingkat

                   meliputi:                                              Kecamatan, meliputi:

                   a)    sinergitas  dengan  perangkat                    a)    sinergitas  perencanaan  dan
                         daerah     yang     tugas     dan                      pelaksanaan  kegiatan  dengan

                         fungsinya        di       bidang                       perangkat daerah dan instansi
                         penegakan              peraturan                       vertikal terkait;

                         perundang-undangan                               b)    efektivitas    penyelenggaraan

                         dan/atau  Kepolisian  Negara                           kegiatan    pemerintahan       di
                         Republik Indonesia; dan                                tingkat     Kecamatan;        dan

                   b)    pelaporan           pelaksanaan                        pelaporan      penyelenggaraan
                         penerapan      dan    penegakan                        kegiatan    pemerintahan       di

                         peraturan            perundang-                        tingkat  Kecamatan  kepada
                         undangan         di      wilayah                       bupati/wali kota;

                         Kecamatan                 kepada             7) membina           dan       mengawasi

                         bupati/wali kota;                                penyelenggaraan pemerintahan  desa
               5) mengoordinasikan          pemeliharaan                  sesuai  dengan  ketentuan peraturan

                   prasarana  dan  sarana  pelayanan                      perundang-undangan                yang
                   umum, meliputi:                                        mengatur desa;

                   a)    sinergitas  dengan  perangkat
                                                                      8) melaksanakan                     urusan
                         daerah      dan/atau     instansi
                                                                          pemerintahan        yang       menjadi
                         vertikal yang terkait;
                                                                          kewenangan                      daerah
                   b)    pelaksanaan        pemeliharaan
                                                                          kabupaten/kota         yang       tidak
                         prasarana       dan      fasilitas
                                                                          dilaksanakan      oleh    unit    kerja
                         pelayanan       umum        yang
                                                                          perangkat  daerah  kabupaten/kota
                         melibatkan pihak swasta; dan
                                                                          yang ada di Kecamatan, meliputi:
                   c)    pelaporan           pelaksanaan
                                                                          a)    perencanaan             kegiatan
                         pemeliharaan  prasarana  dan
                                                                                pelayanan kepada masyarakat
                         fasilitas  pelayanan  umum  di
                                                                                di Kecamatan;
                         wilayah  Kecamatan  kepada
                                                                          b)    fasilitasi            percepatan
                         bupati/wali kota;




                                                                                                                36
                          Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi – Mukhlis, S.STP
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41