Page 119 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 119

2. STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

                    No         Komponen                                     Uraian

                     1.   Dasar Hukum              1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018
                                                     tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
                                                     Secara Elektronik.
                                                   2. Peraturan     Menteri     Pekerjaan     Umum        dan
                                                     Perumahan       Rakyat      Nomor     05/PRT/M/2016
                                                     tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung.
                                                   3. Perumahan      Rakyat      Nomor     06/PRT/M/2017
                                                     tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan
                                                     Umum        dan      Perumahan        Rakyat      Nomor
                                                     05/PRT/M/2016          tentang      izin    Mendirikan
                                                     Bangunan Gedung.
                                                   4. Peraturan     Menteri     Pekerjaan     Umum        dan
                                                     Perumahan       Rakyat      Nomor     19/PRT/M/2018
                                                     tentang      Penyelenggaraan        izin    Mendirikan
                                                     Bangunan  Gedung  dan  Sertifikat  Laik  Fungsi
                                                     Bangunan  Gedung  Melalui  Pelayanan  Perizinan
                                                     Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
                                                   5. Peraturan     Menteri     Pekerjaan     Umum        dan
                                                     Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang
                                                     Perubahan  Kedua  Peraturan  Menteri  Pekerjaan
                                                     Umum        dan      Perumahan        Rakyat      Nomor
                                                     05/PRT/M/2016          tentang      izin    Mendirikan
                                                     Bangunan Gedung.

                     2.   Persyaratan             1. Memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  kecuali
                                                      fungsi    hunian     dan     kegiatan     yang    tidak
                                                      memerlukan/disyaratkan          untuk       melakukan
                                                      pemenuhan  komitmen  perizinan  berusaha  di
                                                      laman OSS.
                                                   2. Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku efektif
                                                   3. Data pemilik Bangunan berupa :
                                                     a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
                                                     b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
                                                   4. Persyaratan Teknis:
                                                     a. gambar   teknis   bangunan  gedung  terbangun
                                                         (as built drawings).
                                                     b. surat      pernyataan      dari    pengawas      atau
                                                         Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung
                                                         baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan
                                                         gedung  yang  sudah  ada  (exsisting)  bahwa
                                                         bangunan  gedung  yang  dibangun  telah  sesuai
                                                         dengan IMB dan laik fungsi.
                                                  5. Surat  pernyataan  keaslian  semua  dokumen
                                                      persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.

                     3.   Sistem, mekanisme       1. Pemohon  mengisi  pernyataan  komitmen  SLF  di
                          dan prosedur                OSS  kecuali  fungsi  hunian  dan  kegiatan  yang
                                                      tidak  memerlukan/disyaratkan  untuk  melakukan
                                                      pemenuhan  komitmen  perizinan  berusaha  di
                                                      laman OSS.

                                                  2. Pemohon mengakses aplikasi SICANTIK CLOUD di
                                                      alamat   sicantikui.layanan.go.id untuk memproses
                                                      komitmen  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF)  dan
                                                      mengunggah persyaratan permohonan SLF.
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124