Page 122 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 122

14.   Evaluasi kinerja         Dilakukan     melalui    pengukuran      penerapan      14
                          pelaksana                komponen      standar    pelayanan      yang    dilakukan
                                                   sekurang-kurangnya  setiap  1  tahun  (dalam  bentuk
                                                   laporan  secara  berkala  dan  priodik,  dilakukan
                                                   tindakan      perbaikan      untuk       menjaga       dan
                                                   meningkatkan kinerja pelayanan

                    15.   Pencabutan               DPMPTSP melakukan pencabutan terhadap Perizinan
                                                   dan Non Perizinan yang diterbitkan apabila :
                                                   1. setelah dilakukan teguran atau peringatan, pelaku
                                                      usaha atau penanggung jawab kegiatan mematuhi
                                                      ketentuan yang tertuang dalam perizinan dan non
                                                      perizinan.
                                                   2. terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ketentuan  yang
                                                      tertuang  dalam  perizinan  dan  non  perizinan  yang
                                                      telah ditetapkan
                                                   3. terjadi    pelanggaran       terhadap      pemenuhan
                                                      komitmen
                                                   4. terjadi perubahan jenis kegiatan atau pemindahan
                                                      kepemilikan kegiatan usaha/pemilik kegiatan.
                                                  5. dikenakan      penutupan       dan/atau     pembatalan
                                                      berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
                                                      undangan  yang  berlaku  atau  putusan  pengadilan
                                                      yang berkekuatan hukum tetap.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127